PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Mencuatnya kembali wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memantik reaksi keras dari berbagai elemen sipil. Penolakan tegas disuarakan oleh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Tengah.
Ketua Umum Badko HMI Kalteng, Restu Ronggo Wicaksono, menilai gagasan tersebut merupakan langkah mundur atau degradasi bagi iklim demokrasi di Tanah Air, sekaligus bertolak belakang dengan semangat Reformasi 1998.
Menurutnya. Sistem pemilihan langsung sejatinya hadir sebagai antitesis terhadap praktik politik Orde Baru yang sentralistik dan elitis, di mana partisipasi publik sangat dibatasi.
“Reformasi memandatkan bahwa kedaulatan mutlak berada di tangan rakyat, bukan diserahkan kembali kepada sekelompok elite politik di parlemen daerah,” tegas Restu dalam keterangan resminya, Selasa (30/12/25).
Ia mengingatkan publik untuk menengok sejarah sebelum Pilkada langsung diterapkan pada 2005. Kala itu, mekanisme pemilihan oleh legislator daerah kerap diwarnai praktik transaksional dan konflik kepentingan yang kental.
“Rekam jejak sejarah menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD sangat rentan terhadap politik uang (money politics), dominasi intervensi pusat, serta berjarak dari aspirasi riil masyarakat,” urainya.
Ia tidak menampik bahwa Pilkada langsung memiliki residu persoalan, seperti tingginya biaya politik. Namun, baginya hal tersebut tidak bisa dijadikan legitimasi untuk memberangus hak pilih warga negara.
“Solusi yang tepat adalah membenahi tata kelola pemilu, memperketat pengawasan, dan mengatur regulasi pendanaan politik, bukan justru merampas hak konstitusional rakyat,” imbuhnya.
Meujuk pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tren partisipasi pemilih dalam Pilkada langsung secara nasional terbilang stabil. Bagi HMI, hal ini merupakan indikator vital kesehatan demokrasi di tingkat lokal yang menunjukkan antusiasme rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Demokrasi memang berbiaya tinggi, namun otoritarianisme memiliki ongkos sosial dan politik yang jauh lebih mahal,” cetus Restu.
Menyoroti alasan efisiensi anggaran yang kerap didengungkan para pendukung wacana ini, Badko HMI Kalteng menganggap argumentasi tersebut terlalu menyederhanakan masalah.
“Efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip fundamental demokrasi. Negara wajib berinvestasi demi terciptanya proses demokrasi yang sehat dan berintegritas,” katanya.
Restu juga menyayangkan sikap sejumlah partai politik besar yang mendukung wacana tersebut. Menurutnya, partai politik semestinya berfungsi sebagai pilar demokrasi yang memperluas ruang partisipasi, bukan justru mempersempitnya.
Sebagai entitas gerakan mahasiswa yang lahir dari rahim perjuangan bangsa, HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan. Badko HMI Kalteng mendesak pemerintah, DPR RI, serta seluruh elite politik agar tidak tergiur mengambil jalan pintas kekuasaan.
“Jika demokrasi terus dikerdilkan dengan dalih stabilitas dan efisiensi, maka kita bukan sedang membangun negara demokratis, melainkan sebuah negara yang mengalami kemunduran peradaban politik dan mengkhianati cita-cita luhur Reformasi,” pungkas Restu.
Badko HMI Kalteng memastikan akan terus bersikap kritis dan siap mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa maupun masyarakat sipil demi menjaga marwah Reformasi dan kedaulatan rakyat. (*/her)
