PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Ketua DPW PKB Kalimantan Tengah terpilih Rahmanto Muhidin menegaskan arah perjuangan PKB Kalteng akan berlandaskan politik keadilan dan kerakyatan, sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Rahmanto menekankan, kader PKB, baik yang berada di eksekutif maupun legislatif, harus hadir di tengah kesulitan masyarakat, terutama saat terjadi bencana, krisis, dan persoalan sosial.
“Kader PKB harus berpihak pada petani, nelayan, buruh, fakir miskin, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan,” tegas Rahmanto.
Wakil Bupati Murung Raya itu juga mengingatkan bahwa PKB bukan hanya partai politik umat Islam, melainkan partai semua golongan. Karena itu, setiap kebijakan yang diperjuangkan harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Menurutnya, keberadaan PKB di pemerintahan dan parlemen harus tercermin melalui kebijakan yang benar-benar pro rakyat, bukan sekadar wacana politik.
Sebagai bagian dari penguatan ideologi dan penyamaan visi, seluruh Ketua DPW PKB se-Indonesia dijadwalkan mengikuti pendidikan politik Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) sebelum pelantikan resmi di Jakarta pada 1–3 Februari.
“Dengan pemahaman kebangsaan, keindonesiaan, dan pluralisme yang sama, PKB bisa benar-benar hadir sebagai solusi atas persoalan masyarakat,” pungkasnya. (irj/ala)
PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Ketua DPW PKB Kalimantan Tengah terpilih Rahmanto Muhidin menegaskan arah perjuangan PKB Kalteng akan berlandaskan politik keadilan dan kerakyatan, sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Rahmanto menekankan, kader PKB, baik yang berada di eksekutif maupun legislatif, harus hadir di tengah kesulitan masyarakat, terutama saat terjadi bencana, krisis, dan persoalan sosial.
“Kader PKB harus berpihak pada petani, nelayan, buruh, fakir miskin, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan,” tegas Rahmanto.
Wakil Bupati Murung Raya itu juga mengingatkan bahwa PKB bukan hanya partai politik umat Islam, melainkan partai semua golongan. Karena itu, setiap kebijakan yang diperjuangkan harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Menurutnya, keberadaan PKB di pemerintahan dan parlemen harus tercermin melalui kebijakan yang benar-benar pro rakyat, bukan sekadar wacana politik.
Sebagai bagian dari penguatan ideologi dan penyamaan visi, seluruh Ketua DPW PKB se-Indonesia dijadwalkan mengikuti pendidikan politik Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) sebelum pelantikan resmi di Jakarta pada 1–3 Februari.
“Dengan pemahaman kebangsaan, keindonesiaan, dan pluralisme yang sama, PKB bisa benar-benar hadir sebagai solusi atas persoalan masyarakat,” pungkasnya. (irj/ala)
