Partai Amanat Nasional
(PAN) dipastikan akan tetap berada di luar pemerintahan. Pasalnya, Presiden
Joko Widodo (Jokowi) hanya mengakomodir partai Gerindra untuk masuk dalam
formasi Kabinet Indonesia Maju.
Menanggapi hal itu,
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan, sejak awal
partainya memang sudah berada di luar pemerintahan. Tidak ada niat atau upaya
untuk masuk ke jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kader PAN ikut
nasihat pak Amien Rais. Justru saya heran kenapa sebelum ini ada beberapa pihak
yang menimbang-meninmbang PAN masuk kabinet,†ujar Drajad di kompleks Parlemen,
Senayan Jakarta, Kamis (24/10).
Drajad yang merupakan
mantan legislator itu menuturkan, susunan menteri merupakan hak prerogatif
presiden. Partai tidak bisa mengintervensi figur mana saja yang harus dan tidak
dimasukan.
Oleh karena itu,
lanjut alumi IPB itu, PAN akan tetap berkomitmen mengawasi jalannya
pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Tetap berpijak pada penilaian objektif akan
diberikan. PAN tidak segan mengapresiasi kinerja bagus dari pemerintah, namun
apabila ada yang kurang, ya pasti akan langsung dikritik.
“Kalau dia menjual
kekayaan negara, korupsi atau hal lain yang merugikan negara, ya kita bertindak
tegas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, termasuk melalui jalur hukum,â€
tegas Dradjad.
Ekonom INDEF itu
menilai dalam sebuah pemerintahan harus ada keseimbangan. Maka tidak boleh
semua partai masuk dalam pemerintahan. Apabila hal itu terjadi, maka akan
terjadi kekuasaan yang berlebihan.
“PAN mengambil peran
itu (oposisi) demi demokrasi yang sehat, agar akuntabilitas pemerintahan
terjaga dengan bagus, dan rakyat mendapat alternatif kebijakan yang lebih
baik,†pungkas Dradjad.(jpg)