PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Kalteng menegaskan komitmennya untuk tetap tegak lurus dan sejalan dengan garis kebijakan serta keputusan partai di tingkat nasional.
Sikap tersebut ditegaskan sebagai bagian dari konsistensi ideologis partai dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Ketua DPD PD-P Kalteng Yohanes menyebut, partainya berpandangan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD tidak tepat dijadikan solusi atas persoalan politik uang dan mahalnya biaya politik.
“Bagi PDI Perjuangan, persoalan utama pilkada bukan pada model pemilihannya, tetapi pada kelemahan sistemik yang masih terjadi. Mulai dari kualitas dan integritas peserta pemilu, pendidikan politik masyarakat yang belum optimal, transparansi pembiayaan politik, hingga penegakan hukum yang belum maksimal,” ujarnya, Senin (19/1).
Menurut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, jika mengubah mekanisme pilkada langsung menjadi Pilkada melalui DPRD akan berpotensi menggerus hak politik rakyat.
Padahal, pilkada langsung merupakan salah satu capaian penting demokrasi pascareformasi yang memberi ruang partisipasi luas bagi masyarakat utk memilih pemimpin nya.
“Solusinya bukan dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, tetapi dengan memperkuat sistem, regulasi, dan penegakan hukum agar praktik-praktik menyimpang bisa ditekan,” tegasnya.
Dia menegaskan, PDI-P tetap berkomitmen menjaga prinsip kedaulatan di Tangan rakyat.
Ia menjelaskan, setiap wacana perubahan mekanisme politik harus dikaji secara mendalam dan tidak mengorbankan partisipasi publik.
“Kami mengapresiasi koordinator SIJK Kalteng Yang sudah menyampaikan pendapat nya menolak pilkada melalui DPRD,” pungkasnya.(hfz)
