DENGAN terus
berjalannya waktu, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Bidang Hukum Pemerintahan dan
Keuangan Fredy Ering mengimbau kepada lembaga penyelenggara pilkada untuk
semakin intens melaksanakan sosialisasi pilkada kepada masyarakat Kalteng.
“Dari pengamatan
kami, hingga saat ini sosialisasi pemilu masih belum terlihat. Perlu
ditingkatkan. Terutama menyasar kaum milenial,” katanya kepada media di
ruang kerjanya, Sabtu (18/1).
Menurutnya, dalam
melakukan sosialisasi kepada kaum milenial, diperlukan ide kreatif dari pihak
lembaga penyelenggara. Sosialisasi yang menarik dan menyentuh akan memudahkan kaum
milenial menerima dan memahami secara baik, sehingga pada saatnya mereka
tergugah untuk menggunakan hak pilihnya saat hari puncak pemilu nanti.
“Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik (parpol), para calon
kepala daerah, serta semua pihak terkait diharapkan bisa meningkatkan
sosialisasi, terkhusus menggandeng komunitas-komunitas milenial,†tegasnya.
Sesuai dengan fungsi
legislasi, lanjut Fredi, pihaknya akan mengoptimalkan fungsi pengawasan serta
anggaran. Sebagaimana yang sudah dilaksanakan pihaknya, pada pilkada kali ini
kembali akan meninjau langsung ke daerah-daerah yang melaksanakan pilkada.
“Bagaiman koordinasi
kesiapan pilkada yang berkaitan dengan logistik, pengamanan, pelaksanaan
sosialisasi, dan lain-lain. Apakah sudah menyentuh sampai ke tingkat bawah atau
belum,†pungkasnya.
Ketika disinggung soal
KTP-el yang seringkali menjadi persoalan karena berdampak pada data pemilih
dalam pemilu, ia berpendapat bahwa hal itu tak perlu dikhawatirkan. Sebab,
sudah ada persetujuan Menteri Keuangan terkait usulan Menteri Dalam Negeri
untuk menambah 16 juta blangko KTP-el.
Pada satu sisi, permintaan
perekaman KTP-el sangat tinggi, sementara pada sisi lain blangko yang tersedia
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mencukupi.
“Biasanya awal tahun
pasti ada ledakan permintaan masyarakat untuk mengurus KTP. Paling banyak
biasanya untuk kaum milenial. Termasuk para pendatang,†pungkas politikus PDIP
itu.
Dengan penambahan
blangko tersebut, pihaknya berharap agar pemerintah daerah melalui dinas
terkait bisa mengejar dan mememuhi target perekaman sehingga bisa memenuhi
permintaan masyarakat. (nue/ce/ala)