PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalteng akhirnya punya nakhoda atau pemimpin baru.
Faturahman Ruslan resmi terpilih menjadi ketua dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPP Kalteng yang digelar Selasa (10/2/2026).
Muswil tersebut menetapkan kepemimpinan periode 2026–2031. Seluruh rangkaian musyawarah berlangsung tertib dan sesuai mekanisme organisasi.
Ketua DPW PPP Kalteng terpilih, Faturahman Ruslan, menyampaikan bahwa Muswil diawali dengan pembentukan tim formatur yang bertugas merumuskan dan menetapkan struktur kepemimpinan partai.
Tim tersebut melibatkan unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta perwakilan DPC dari sejumlah kabupaten.
“Prosesnya berjalan sesuai aturan. Meski pembahasan cukup dinamis, akhirnya formatur mencapai kesepakatan terbaik untuk PPP Kalteng ke depan,” kata Faturahman usai Muswil.
Ia menjelaskan, tim formatur berjumlah lima orang, terdiri atas unsur DPP yang diwakili Wakil Sekretaris Jenderal Jabbar Idris serta perwakilan DPC Kapuas, Barito Selatan, dan Lamandau. Melalui sidang formatur, Faturahman Ruslan ditetapkan sebagai Ketua DPW PPP Kalteng.
Muswil juga menetapkan susunan awal kepengurusan inti atau KSB. Rejekinnor dipercaya sebagai Sekretaris DPW, sementara posisi Bendahara dijabat Arif Rahman Hakim.
Menurut Faturahman, kepengurusan lengkap DPW PPP Kalteng akan disusun dalam waktu paling lambat 10 hari sesuai ketentuan AD/ART partai. Setelah itu, kepengurusan akan segera dilantik dan mulai menjalankan program kerja.
“Ini menjadi awal konsolidasi organisasi. Kita ingin PPP Kalteng lebih solid dan siap menghadapi agenda politik ke depan,” ujarnya.
Dengan berakhirnya Muswil X, PPP Kalteng diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal serta meningkatkan peran partai dalam dinamika politik dan pembangunan daerah.
Pada kesmepatan tersebut, Faturahman Ruslan, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) X tidak dilatarbelakangi konflik internal maupun isu kudeta di tubuh partai.
Faturahman menjelaskan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua sebelumnya merupakan langkah administratif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, menyusul belum terlaksananya Muswil sesuai batas waktu yang ditetapkan setelah muktamar.
“Ini bukan pemberhentian. Kalau pemberhentian tentu harus ada pelanggaran. Ini murni perintah DPP karena Muswil belum digelar,” ujarnya.
Ia memaparkan, sesuai aturan partai, Muswil harus dilaksanakan paling lambat tiga bulan pasca-muktamar. Namun karena sejumlah agenda dan kesibukan, pelaksanaan Muswil sempat tertunda, sehingga DPP menunjuk Plt sebagai solusi sementara.
Terkait isu pemecatan Ketua DPW sebelumnya, Awaludin, Faturahman menegaskan hal tersebut tidak benar. Awaludin tetap tercatat sebagai kader PPP, hanya tidak lagi menjabat sebagai ketua wilayah.
“Tidak ada pemecatan. Beliau tetap anggota PPP. Kami juga sudah bertemu langsung dan menyampaikan hal ini secara terbuka,” katanya.
Faturahman juga membantah adanya konflik internal. Menurutnya, seluruh tahapan telah dikomunikasikan dengan DPP dan DPC. Surat keputusan Plt dari DPP diterima pada 7 Februari 2026 dan langsung ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi serta persiapan Muswil.
“Yang bersangkutan sudah mengetahui dan menerima. Bahkan hal ini sudah saya sampaikan secara terbuka dalam Rakorwil,” tambahnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pergantian kepemimpinan berkaitan dengan sikap politik PPP terhadap pemerintahan pusat. Menurutnya, isu tersebut tidak berkaitan dengan agenda Muswil.
“Kami hanya menjalankan perintah organisasi. Tidak ada kaitannya dengan isu politik nasional,” tegas Faturahman.
Dengan klarifikasi tersebut, DPW PPP Kalteng berharap konsolidasi internal partai pasca-Muswil dapat berjalan solid tanpa terganggu spekulasi.
Sementara itu, DPW PPP Kalteng menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.
Target tersebut ditegaskan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPP Kalteng.
Sekretaris DPW PPP Kalteng, Rejekinnor, menyebutkan partainya membidik minimal terbentuknya satu fraksi di DPRD Kalteng.
Untuk mencapai target tersebut, PPP menargetkan raihan tiga hingga empat kursi di tingkat provinsi.
“Target kita minimal satu fraksi, dengan perolehan tiga sampai empat kursi di DPRD provinsi,” ujarnya.
Tak hanya di tingkat provinsi, PPP Kalteng juga memasang target penguatan di seluruh kabupaten dan kota. Dari 14 kabupaten/kota di Kalteng, PPP menargetkan setidaknya memiliki kursi legislatif di setiap daerah.
“Untuk kabupaten dan kota, minimal satu fraksi. Ada daerah yang potensinya dua kursi, ada juga yang bisa tiga, tergantung kondisi wilayah,” jelas Rejekinnor.
Ketua DPW PPP Kalteng, Faturahman Ruslan, menambahkan bahwa langkah awal menuju Pemilu 2029 difokuskan pada konsolidasi organisasi dan penyiapan kader. Dalam waktu dekat, DPW akan melaksanakan musyawarah cabang di seluruh kabupaten dan kota.
“Kita mulai dari penguatan struktur. Muscab di 14 kabupaten/kota menjadi fondasi utama,” kata Faturahman.
Ia menegaskan, capaian elektoral sangat ditentukan oleh soliditas kader, kesiapan organisasi, serta kemampuan partai membangun komunikasi dengan masyarakat.
Sementara itu, Bendahara DPW PPP Kalteng, Arif Rahman Hakim, menyampaikan bahwa penguatan internal juga akan dilakukan melalui bimbingan teknis serta pendidikan politik bagi kader.
“Kami ingin PPP ke depan lebih solid, profesional, dan siap bersaing,” ujarnya.
Dengan target tersebut, PPP Kalteng optimistis dapat meningkatkan perolehan kursi dan memperkuat peran politiknya di Kalteng pada Pemilu 2029 mendatang. (*rif/ala/kpg)
