PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kenaikan harga pangan di Kota Palangka Raya, khususnya komoditas daging sapi kini menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Lonjakan harga yang cukup signifikan ini dinilai memberatkan masyarakat dan berpotensi memicu dampak ekonomi yang lebih luas jika tidak segera ditangani.
Pengamat Ekonomi, Suherman menyoroti fenomena kenaikan harga daging sapi yang kini telah menyentuh kisaran Rp135 ribu hingga Rp145 ribu per kilogram. Menurutnya, angka tersebut mengindikasikan adanya tekanan serius dari sisi pasokan (supply) hingga distribusi.
“Kenaikan ini bukan tanpa sebab. Artinya terdapat tekanan dari sisi pasokan, distribusi, serta meningkatnya biaya produksi dan logistik yang akhirnya dibebankan kepada konsumen,” ujarnya, baru-baru ini.
Suherman yang juga seorang akademisi di Universitas Palangka Raya (UPR) menjelaskan bahwa kondisi tersebut diperparah oleh ketergantungan Palangka Raya terhadap pasokan daging dari luar daerah. Produksi daging lokal dinilai belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan konsumsi masyarakat secara mandiri, sehingga daerah ini sangat rentan terhadap gejolak eksternal.
Ia menambahkan, ketika pasokan dari daerah pemasok terganggu atau biaya distribusi sedang merangkak naik, harga di tingkat konsumen di Palangka Raya akan langsung ikut melonjak. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dikhawatirkan dapat mendorong inflasi pangan daerah yang berkepanjangan.
Dampak dari kenaikan harga ini, menurut Suherman sangat terasa pada daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan pangan merupakan komponen yang menyerap porsi terbesar dari pengeluaran rumah tangga di daerah ini.
“Kenaikan harga daging sapi, beras, dan bahan pokok lain akan memaksa rumah tangga mengurangi konsumsi atau mengalihkannya ke pangan yang lebih murah. Tentunya ini berisiko menurunkan kualitas konsumsi gizi masyarakat,” paparnya.
Lebih jauh, Suherman mengingatkan bahwa dalam jangka panjang, tekanan pada harga pangan dapat meningkatkan inflasi daerah. Jika laju inflasi bergerak lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan masyarakat, maka kesejahteraan riil masyarakat dipastikan akan menurun.
Menurunnya daya beli masyarakat ini juga menjadi sinyal bahaya bagi roda perekonomian daerah. Suherman menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga adalah motor utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangka Raya.
“Ketika harga pangan tiba-tiba naik dan pendapatan riil masyarakat tertekan, belanja non-pangan pasti akan dikurangi. Dampaknya, sektor perdagangan, jasa, dan UMKM akan ikut melemah,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk memberikan solusi yang diarahkan pada perbaikan sisi supply dan sistem distribusi. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok melalui kerja sama antar daerah pemasok dan operasi pasar.
Namun, ia menekankan bahwa strategi jangka menengah dan panjang jauh lebih krusial. Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat produksi pangan lokal dan tidak terus menerus bergantung pada suplai dari luar daerah.
“Kalteng sebenarnya memiliki potensi lahan dan pakan alami yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan optimal. Mestinya program food estate bisa mengakomodir supply bahan pangan. Kalau tidak salah ada food estate peternakan sapi di Sukamara, bagaimana kabarnya sekarang?” tanya Suherman mengritisi.
Ia pun meminta agar semua program pemerintah, termasuk ketahanan pangan, dipantau dan dievaluasi secara berkala. Pemerintah harus melaporkan progresnya agar Kalteng tidak hanya dimanfaatkan karena lahannya yang luas, tetapi program tersebut benar-benar mengatasi masalah stok pangan.
“Intinya bagaimana supply chain atau rantai pasok bisa diperbaiki. Selama ini kita selalu terhambat gara-gara ada sesuatu yang ‘mandek’ dalam proses hulu ke hilir. Kalau itu bisa dimanage dengan baik, kendala seperti ini tidak akan sering terjadi,” pungkasnya. (her)
