BANJARBARU, PROKALTENG.CO – Hari Listrik Nasional dimaknai berbeda oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pasalnya masih dalam bulan HLN ke-78 kali ini, bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), PLN UID Kalselteng tuntaskan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 6.500 warga kurang mampu se Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Penerima program BPBL ini tersebar pada Delapan Belas kabupaten di seluruh wilayah Kalsel dan Kalteng yaitu Balangan, Hulu Sungai Utara, Tapin, Barito Kuala, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara, Palangka Raya, serta Murung Raya.
Alfian (30), warga Desa Bahitom Kabupaten Murung Raya yang berprofesi sebagai tenaga kerja serabutan mengucapkan terima kasihnya atas bantuan tersebut.
“Sebelumnya listrik kami mencantol tetangga, jadi serba terbatas. Sekarang sudah listrik sendiri, Istri dan anak bisa beraktifitas leluasa di rumah. Terima kasih PLN, Pemerintah dan DPR atas bantuan ini,“ tutur Alfian.
Anggota Komisi VII DPR RI Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, MM., menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak atas terwujud dan tuntasnya program ini saat peresmian BPBL di Desa Bahitom Kabupaten Murung Raya pada Senin 30 Oktober 2023.
“Listrik adalah kebutuhan pokok manusia saat ini. Program BPBL ini membuktikan negara melalui pemerintah beserta stakeholder terkait hadir dalam rangka memastikan keadilan energi, sehingga kehidupan masyarakat akan lebih produktif dengan listrik,“ ucap Willy.
Bupati Murung Raya yang diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Murung Raya Ferry Hardy menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak atas terselenggaranya program BPBL ini.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Komisi VII DPRD, Dirjen Ketenagalistrikan dan PLN untuk listrik gratis ini yang tentunya sangat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk penyambungan listrik,” tutur Ferry.
Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan Ainul Wafa menjelaskan bahwa BPBL ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menigkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik.
“Masih banyak masyarakat yang belum berlistrik padahal sudah ada jaringannya di depan rumah. Melalui dukungan penuh Komisi VII DPR RI, masyarakat memperoleh sambungan listrik dan instalasi listrik rumah siap pakai berupa 3 lampu dan 1 stop kontak,” ujar Ainul.
Ainul juga menceritakan pada 2022 kemarin dari target 80.000 l BPBL, terlaksana 80.183 rumah yang mendapatkan sambunagn listrik gratis atau sebesar 100,2 persen. Dan pada 2023 ini ditarget 125.000 rumah di seluruh Indonesia, dan hampir 20 persen ada di Kalselteng yakni 6.500 rumah.
Sementara itu, General Manager PLN UID Kalselteng, Muhammad Joharifin menyatakan bahwa program BPBL terwujud sebagai bentuk dukungan PLN atas rencana Pemerintah dan menjadi bukti komitmen PLN untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu.
“Sebuah kebanggaan bagi kami bisa bersinergi bersama anggota legislatif, pemerintah pusat dalam hal ini ESDM maupun pemerintah daerah dalam menjalankan program pemerataan energi yang berkeadilan melalui program listrik gratis ini,” ujar Joharifin.
Joharifin juga menjelaskan bahwa PLN sebagai pelaksana program BPBL yang diinisiasi oleh Komisi VII DPR-RI kepada Kementrian ESDM selalu siap menjalankan penugasan tersebut.
“Tahun ini kami mendapat amanat 6.500 warga kurang mampu yang terdiri dari 1.306 berada di Kalsel dan 5.194 di Kalteng. Kemudian untuk di Kabupaten Murung Raya sendiri ada 873 rumah. Alhamdulillah tuntas sebelum akhir 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu proses BPBL ini bisa selesai lebih awal,” sambung Joharifin.
Joharifin berharap program BPBL ini bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun peningkatan mutu pendidikan. Sehingga memberikan efek domino untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
“PLN membutuhkan kolaborasi dan sinergitas seluruh pihak baik dari Legislatif, Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Sehingga kita bisa bersama-sama dapat menjalankan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menyediakan listrik 24 jam hingga Pelosok Negeri,” pungkas Joharifin. (tim)