PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO– Efektivitas kebijakan dan kinerja mesin birokrasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya tengah menjadi sorotan. Pengamat Tata Kelola Pemerintahan Marvy Ferdian Agusta Sahay.
Menilai banyaknya posisi strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) menjadi hambatan besar bagi tercapainya visi Wali Kota.
Dalam analisisnya, pengamat tersebut menjelaskan bahwa dari kacamata praktik pemerintahan, kewenangan seorang Plt sangatlah terbatas.
“Plt tidak memiliki keleluasaan penuh dalam pengambilan keputusan strategis, rotasi personel di internal dinas, hingga eksekusi anggaran. Kondisi ini secara langsung menciptakan hambatan administratif dan psikologis di tubuh birokrasi,” paparnya kepada awak media, Senin (23/2/26).
Dampak dari banyaknya jabatan yang belum definitif ini membuat mesin birokrasi cenderung menerapkan status quo.
“Aparatur menjadi kurang berani berinovasi dan cenderung ‘bermain aman’. Akibatnya, visi dan arah kebijakan Wali Kota yang seharusnya dieksekusi dengan cepat dan presisi menjadi melambat,” tegasnya.
Menurut Marvy yang juga Akademisi UPR mengungkapkan. Penataan birokrasi merupakan kunci jika Pemkot Palangka Raya ingin memaksimalkan layanan publik dan merealisasikan program prioritas. Termasuk pemanfaatan maksimal Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang yang seharusnya mampu memangkas jalur birokrasi perizinan.
Untuk mengurai benang kusut reformasi birokrasi ini, pengamat tersebut merekomendasikan satu langkah mendesak: segera selesaikan pengisian kekosongan jabatan tersebut.
“Solusinya adalah lelang jabatan berbasis sistem meritokrasi. Penempatan pejabat definitif harus murni berdasar kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Dengan kepemimpinan dinas yang kuat dan adaptif, roda pemerintahan akan berjalan lebih agresif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya. (her)
