PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Bayu Herinata. Memberikan respon keras kepada Pemerintah Provinsi Kalteng. Terkait kejadian bencana banjir yang berulang kali terjadi pada waktu yang sama, dengan wilayah kabupaten/kota yang terdampak banjir yang sama dan terjadi di sepanjang tahun 2019 sampai awal tahun 2024.
Namun, sampai saat ini masih belum adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana.
“Hal ini tentunya sangatlah disayangkan. Kejadian banjir terus berulang kali terjadi di waktu dan lokasi kabupaten yang sama pada setiap tahunnya, namun sampai saat ini masih belum ada kebijakan serius dari Pemerintah Provinsi Kalteng dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana khususnya banjir. Pemerintah harusnya belajar dari kejadian-kejadian tahun sebelumnya,”ucapnya pada Sabtu, (20/1/2024).
Menurutnya, perlu diperkuat mitigasi yang bukan hanya sekedar penyediaan anggaran tanggap bencana, dengan membagikan sembako kepada warga yang terdampak. Melainkan perlu terbentuknya kebijakan tata kelola lingkungan hidup, khususnya mengenai tata kelola hutan dan lahan yang baik, sebagai landasan utama dalam upaya pencegahan bencana.
Sebab, alih fungsi hutan dan lahan menjadi faktor utama penyebab terjadinya Banjir yang terus berulang dan semakin meluas.
“Hujan yang turun saat ini menjadi pertanda buruk. Bahwa banjir akan segera datang. Terlebih pada warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Bahkan di beberapa Kabupaten diketahui sudah terendam Banjir. Hal ini sejalan dengan hasil pemantauan WALHI Kalteng bahwa di beberapa kabupaten yang terdampak banjir terdapat kerusakan lingkungan yang cukup parah,” jelasnya.
Menurutnya. Imbas dari rusaknya beberapa area serapan yang disebabkan pembukaan lahan berskala besar serta adanya aktivitas yang mengakibatkan sungai mengalami pendangkalan, inilah mengakibatkan air yang tidak terserap menjadi meluap. Faktor penyebab utama inilah yang seharusnya tidak boleh luput dari perhatian pemerintah.
“Awal tahun 2024 ini sudah seharusnya bisa menjadi momen yang menggairahkan bagi Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera berbenah dalam hal tata kelola lingkungan. Sesegera mungkin untuk melaksanakan mitigasi bencana, apalagi banjir sudah berulang terjadi. Bencana yang berulang kali terjadi juga pada lokasi yang sama setiap tahunnya, dimana area tersebut merupakan daerah rawan karena kondisi wilayah dengan perubahan tutupan lahan cukup besar,” tambah Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalteng, Janang Friman.
Dikatakannya. Pemerintah juga harus tegas dalam mengambil tindakan dengan segera melaksanakan audit lingkungan sebagai bentuk mitigasi jangka panjang, tanpa menunggu bencana datang dulu. Karena bencana yang terjadi banyak hanya dijadikan sebagai momen untuk bagi-bagi sembako saja. (jef)