NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Lamandau, Budi Rahmad, menyampaikan kritik tajam terhadap mahalnya biaya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau. Ia juga mendesak pemindahan apotek di Kota Nanga Bulik ke dalam kompleks RSUD untuk memudahkan akses masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Budi dalam forum konsultasi publik yang berlangsung di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau, Selasa (19/11).
Forum itu menjadi ajang diskusi terkait berbagai isu penting, salah satunya layanan kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami melihat biaya layanan kesehatan di RSUD Lamandau ini masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Pelayanan di RSUD juga perlu ditingkatkan agar lebih optimal,” kata Budi.
Ia juga menyoroti lokasi apotek yang berada di luar kawasan RSUD, yang menurutnya menyulitkan pasien dan keluarganya untuk mendapatkan obat.
“Apotek yang terpisah dari rumah sakit menjadi hambatan bagi pasien. Pemindahannya ke dalam RSUD bisa memperbaiki aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Menurut Budi, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses adalah salah satu tugas utama pemerintah daerah. Kritik yang ia sampaikan di forum ini mencerminkan tingginya perhatian terhadap isu kesehatan masyarakat Lamandau.
Konsultasi publik sendiri menjadi momen penting untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, dalam mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi.
Isu yang diangkat oleh Budi diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar layanan kesehatan di Lamandau semakin memadai dan merata. (bib)
NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Lamandau, Budi Rahmad, menyampaikan kritik tajam terhadap mahalnya biaya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamandau. Ia juga mendesak pemindahan apotek di Kota Nanga Bulik ke dalam kompleks RSUD untuk memudahkan akses masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Budi dalam forum konsultasi publik yang berlangsung di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Lamandau, Selasa (19/11).
Forum itu menjadi ajang diskusi terkait berbagai isu penting, salah satunya layanan kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami melihat biaya layanan kesehatan di RSUD Lamandau ini masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Pelayanan di RSUD juga perlu ditingkatkan agar lebih optimal,” kata Budi.
Ia juga menyoroti lokasi apotek yang berada di luar kawasan RSUD, yang menurutnya menyulitkan pasien dan keluarganya untuk mendapatkan obat.
“Apotek yang terpisah dari rumah sakit menjadi hambatan bagi pasien. Pemindahannya ke dalam RSUD bisa memperbaiki aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Menurut Budi, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses adalah salah satu tugas utama pemerintah daerah. Kritik yang ia sampaikan di forum ini mencerminkan tingginya perhatian terhadap isu kesehatan masyarakat Lamandau.
Konsultasi publik sendiri menjadi momen penting untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, dalam mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi.
Isu yang diangkat oleh Budi diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah agar layanan kesehatan di Lamandau semakin memadai dan merata. (bib)
