PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penolakan terhadap program transmigrasi yang digulirkan pemerintah pusat kembali mencuat di Kalimantan Tengah (Kalteng). Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu (ADB) turun ke halaman Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/8/2025), menyuarakan keberatan mereka secara terbuka.
Aksi damai ini menyasar kebijakan pemindahan penduduk dari luar daerah ke Bumi Tambun Bungai. Dengan membawa spanduk bertuliskan penolakan keras terhadap transmigrasi, massa menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat lokal dan berpotensi memicu ketegangan sosial di kemudian hari.
Wakil Ketua I ADB Kalteng, Chornelis, menyampaikan kekhawatiran serius atas dampak sosial yang mungkin timbul. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Dayak menolak kebijakan tersebut secara terbuka.
“Kami sangat menolak program transmigrasi ini. Apakah pemerintah bisa menjamin keselamatan para transmigran yang dikirim ke sini. Kalau orang Dayak sudah menolak, jangan dipaksakan. Karena itu bisa berdampak pada kondisi keamanan dan kenyamanan warga pendatang itu sendiri,” tegasnya.
Tak hanya soal keamanan, Chornelis juga menyinggung ketimpangan kebijakan pembangunan yang selama ini dirasakan warga lokal. Ia menilai program transmigrasi lebih menguntungkan pihak luar daripada masyarakat asli Kalteng.
“Transmigrasi ini kan kebanyakan untuk penduduk miskin dari luar daerah, yang tidak punya pekerjaan dan lahan. Mereka datang ke sini malah diberi rumah dan fasilitas. Kalau memang pemerintah mau jalankan rencana seperti itu, sejahterakan dulu warga asli Kalteng, baru datangkan transmigran,” ujarnya.
Aksi ini direspons langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden. Ia menyambut massa dengan tangan terbuka dan menyampaikan komitmen Pemprov untuk menampung setiap aspirasi.
“Ini adalah tuntutan dari hati nurani masyarakat. Kami tentu akan menampung dan menyikapi semua aspirasi yang disampaikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua masukan akan kami akomodasi untuk dibahas lebih lanjut,” kata Herson.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Herson mengundang perwakilan massa untuk berdiskusi langsung di ruang kerja Kantor Gubernur. Langkah itu diambil agar dialog dapat dibangun dan solusi bersama bisa ditemukan. (jef)