PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Juru bicara aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), Maulana mengatakan pihaknya menolak kenaikan gaji maupun tunjangan anggota DPR. Â Menurutnya, gaji maupun tunjangan serta fasilitas yang sudah diberikan kepada anggota DPR saat ini sudah sangat cukup.
“Secara umum menyampaikan bagaimana DPRD Kalteng menjadi penyambung lidah masyarakat Kalimantan Tengah ke DPR RI,” ujarnya di sela aksinya di depan Kantor DPRD Kalteng, Senin (1/9/2025) .
Pihaknya sangat menolak kenaikan gaji maupun tunjangan, karena menurutnya ada banyak kaum yang lebih perlu seperti halnya gaji para guru honorer.
“Lebih baik untuk pembangunan Kalteng daripada diarahkan ke gaji atau tunjangan. Kami juga menyoroti jalan belum beraspal di kabupaten. Membuka daerah yang terisolir listrik dan internet, ini lebih baik daripada menambah tunjangan atau gaji,” ujarnya.
“Sekolah di Kabupten Kapuas banyak kondisinya tidak layak. Seharusnya ini menjadi fokus bagaimana meningkatkan pendidikan. DPRD diharapkan menjadi penyambung lidah dengan memahami kondisi di bawah demi perbaikan di masyarakat,” tutupnya. (jef/hnd)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Juru bicara aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), Maulana mengatakan pihaknya menolak kenaikan gaji maupun tunjangan anggota DPR. Â Menurutnya, gaji maupun tunjangan serta fasilitas yang sudah diberikan kepada anggota DPR saat ini sudah sangat cukup.
“Secara umum menyampaikan bagaimana DPRD Kalteng menjadi penyambung lidah masyarakat Kalimantan Tengah ke DPR RI,” ujarnya di sela aksinya di depan Kantor DPRD Kalteng, Senin (1/9/2025) .
Pihaknya sangat menolak kenaikan gaji maupun tunjangan, karena menurutnya ada banyak kaum yang lebih perlu seperti halnya gaji para guru honorer.
“Lebih baik untuk pembangunan Kalteng daripada diarahkan ke gaji atau tunjangan. Kami juga menyoroti jalan belum beraspal di kabupaten. Membuka daerah yang terisolir listrik dan internet, ini lebih baik daripada menambah tunjangan atau gaji,” ujarnya.
“Sekolah di Kabupten Kapuas banyak kondisinya tidak layak. Seharusnya ini menjadi fokus bagaimana meningkatkan pendidikan. DPRD diharapkan menjadi penyambung lidah dengan memahami kondisi di bawah demi perbaikan di masyarakat,” tutupnya. (jef/hnd)
