MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Batara) kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020. Ini merupakan WTP yang diraih Pemkab Batara untuk ketujuh kalinya berturut-turut.
Hasil LHP LKPD itu diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng Ade Iwan Ruswana kepada Bupati Barito Utara H Nadalsyah didampingi Ketua DPRD Batar Ir Hj Mery Rukaini di Gedung Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng yang disaksikan 10 kepala daerah, ketua DPRD, sekda dan inspektur kabupaten kota se-Kalteng.
Penyerahan LHP ini juga disiarkan secara virtual yang disaksikan 11 kabupaten/kota penerima LHP se-Kalimantan Tengah. Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana mengatakan bahwa opini yang diberikan tak lepas dari sinergitas antara seluruh perangkat daerah.
“Selamat kepada seluruh daerah yang telah memperoleh Opini WTP,” kata Ade seraya menyoroti permasalahan pendapatan asli daerah (PAD) dan adanya permasalahan yang berdampak fi nansial pada 14 kabupaten kota. Ade juga menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah.
“Saya akan pindah ke NTB dan rencananya akan digantikan Pak Agus Priyono, adik leting saya,” kata Ade Iwan.
Di tempat yang sama, Bupati Nadalsyah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja ikhlas dan tuntas, sehingga Kabupaten Barito Utara bisa kembali meraih opini WTP ketujuh kalinya berturut-turut.
“Ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Bukan hanya saya saja, tapi solidnya antara tim pemerintah di Kabupaten Barito Utara, pak sekda, inspektur, kepala perangkat daerah, dan dukungan dari DPRD Barito Utara,” kata Koyem, sapaan akrab Nadalsyah usai menerima opini WTP di Gedung Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, Jumat (28/5).
Bupati juga sangat bersyukur, karena Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini WTP untuk ketujuh kalinya berturutturut. “Opini yang ketujuh kalinya ini merupakan buah kerja keras dan ikhlas dari semua pihak,” ungkapnya.
Koyem juga mengingatkan kepada semua kepala perangkat daerah, bahwa opini yang diraih bukanlah hasil akhir yang ingin dicapai. Opini WTP yang diraih, agar dapat memacu seluruh perangkat daerah dalam memberikan laporan keuangan di instansinya masing-masing sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Opini yang diraih ini sebagai momentum kita di Pemkab Barito Utara untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja kita dalam memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat,” kata Nadalsyah.
Bupati mengharapkan seluruh kepala perangkat daerah agar nantinya dalam penyusunan laporan keuangan di instansinya masing- masing mengacu pada arahan dan bimbingan BPK RI Perwakilan kalteng.