MUARA TEWEH-Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolak ukur melihat perkembangan pendapatan
daerah Kabupaten setempat. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Barito Utara (Batara) pada semester I (Januari sampai Juni 2019)
sebesar 44 persen. Yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain PAD yang sah.
Bupati Batara H
Nadalsyah meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dapat terus
menggali potensi-potensi pada instansinya masing-masing dalam rangka
peningkatan pendapatan daerah.
“Silakan buat
inovasi-inovasi yang berpotensi menghasilkan PAD dan ajukan regulasi sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” terang Nadalsyah membuka
rapat evaluasi realisasi penerimaan PAD Batara semester I di aula
Bappedalitbang Batara, Senin (22/7).
Ditegaskan, peranan PAD
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batara masih
rendah. Padahal, kata dia, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Batara tahun 2024 PAD harus mencapai Rp150 Miliar.
“Dalam mencapai target
tersebut dibutuhkan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh dari semua
perangkat daerah penghasil dan perangkat daerah terkait,” imbuh Nadalsyah
dalam rapat yang
dihadiri Wakil Bupati Sugianto Panala Putra SH, Kepala Perangkat Daerah,
Camat se-Kabupaten Batara dan instansi terkait lainya.
Bupati juga menyampaikan
aspresiasi dan penghargaan atas kerja keras perangkat daerah penghasil yang
telah mencapai realisasi paling sedikit 50 persen dari target pendapatan.
Yakni Dinas Perhubungan 109
persen, Dinas Kesehatan 51 persen, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD)
51persen dan Dinas Pertanian dengan realisasi 50 persen.
“Saya mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu
Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Barito Utara,”
tukasnya.
Kepala BPPD Batara Drs H
Aswadin Noor MIP menyampaikan, bahwa rapat evaluasi untuk menilai sejauh mana
Perangkat Daerah (PD) dapat mencapai realisasi sesuai target yang telah
direncanakan dan ingin dicapai. Selain itu, apa yang menjadi kendala-kendala
dihadapi serta langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian kendala
tersebut.
“Pendapatan daerah
merupakan modal dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, pembiayaan pembangunan
daerah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat,” tandas Aswadin Noor.
(dad/abe)