Dewan Menilai Pengembangan RSUD Kuala Kurun Dinilai Gagal

KUALA KURUN – Rencana pengembangan Badan Layanan Usaha Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun, sesuai dengan standar
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia oleh Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas, dinilai gagal. Pasalnya, sejak dicetuskan tahun 2018 lalu, hingga kini
dinilai belum ada realisasinya.

Penilaian itu disampaikan Anggota
DPRD Kabupaten Gunung Mas, Hery A Junas. Menurut dia, pemerintah daerah
semestinya tidak perlu terlalu berbicara berlebihan, sebelum adanya bukti dan
realisasi. Apalagi ini menyangkut permasalahan dana anggaran yang cukup besar.

“Membangun RSUD Kuala Kurun sesuai
dengan standar Permenkes itu sangatlah berat, janganlah memaksakan wacana
tersebut direalisasikan, namun faktanya anggaran tidak ada,” ucap legislator
dari daerah pemilihan I  Kurun, Sepang dan
Mihing Raya itu, Rabu (19/6/2019).

Ia pun berharap ,pemerintah bisa
lebih memfokus arah pembangunan Kabupaten Gunung Mas ke skala prioritas. “Fokus
pembangunan ke skala prioritas, bukan berdasarkan unsur kepentingan,” ucap pria
yang akrab di panggil Joe ini.

Anggota DPRD Gumas lainnya, Iswan
B Guna juga menilai serupa. “Dulu kami mendukung rencana perluasan RS Kurun
tersebut, sebab informasinya mengunakan CSR dari perusahaan yang beroperasi di daerah
ini. Namun kami tak mengira wacana tersebut sampai sekarang belum terealisasi,”
kata Iswan, Rabu (19/6/2019).

Ia pun meminta kepada pemerintah
, selanjutnya bisa lebih mematangkan perencanaan pembangunan. Sehingga kedepan
tidak ada lagi kegagalan suatu pembangunan yang untuk menunjang pelayanan publik.
(okt/ol/nto)

KUALA KURUN – Rencana pengembangan Badan Layanan Usaha Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun, sesuai dengan standar
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia oleh Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas, dinilai gagal. Pasalnya, sejak dicetuskan tahun 2018 lalu, hingga kini
dinilai belum ada realisasinya.

Penilaian itu disampaikan Anggota
DPRD Kabupaten Gunung Mas, Hery A Junas. Menurut dia, pemerintah daerah
semestinya tidak perlu terlalu berbicara berlebihan, sebelum adanya bukti dan
realisasi. Apalagi ini menyangkut permasalahan dana anggaran yang cukup besar.

“Membangun RSUD Kuala Kurun sesuai
dengan standar Permenkes itu sangatlah berat, janganlah memaksakan wacana
tersebut direalisasikan, namun faktanya anggaran tidak ada,” ucap legislator
dari daerah pemilihan I  Kurun, Sepang dan
Mihing Raya itu, Rabu (19/6/2019).

Ia pun berharap ,pemerintah bisa
lebih memfokus arah pembangunan Kabupaten Gunung Mas ke skala prioritas. “Fokus
pembangunan ke skala prioritas, bukan berdasarkan unsur kepentingan,” ucap pria
yang akrab di panggil Joe ini.

Anggota DPRD Gumas lainnya, Iswan
B Guna juga menilai serupa. “Dulu kami mendukung rencana perluasan RS Kurun
tersebut, sebab informasinya mengunakan CSR dari perusahaan yang beroperasi di daerah
ini. Namun kami tak mengira wacana tersebut sampai sekarang belum terealisasi,”
kata Iswan, Rabu (19/6/2019).

Ia pun meminta kepada pemerintah
, selanjutnya bisa lebih mematangkan perencanaan pembangunan. Sehingga kedepan
tidak ada lagi kegagalan suatu pembangunan yang untuk menunjang pelayanan publik.
(okt/ol/nto)