PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaruh perhatian serius terhadap potensi dampak konflik global dan dinamika politik lokal terhadap stabilitas daerah. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se-Kalteng Tahun 2025 yang digelar di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu (30/7), isu kewaspadaan terhadap konflik menjadi sorotan utama.
Asisten Administrasi Umum Hj. Sunarti yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, secara resmi membuka rakor tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan semua pihak di tengah dinamika internasional dan lokal yang terus berkembang.
“Dalam konteks dinamika global yang cepat berubah, ia menyoroti pentingnya antisipasi terhadap dampak konflik internasional, khususnya Timur Tengah, sebagaimana arahan Kemendagri melalui Surat Edaran Nomor 300/e-7/Polpum,” ujar Sunarti.
Ia menegaskan beberapa isu yang harus diwaspadai, seperti penyebaran hoaks dan provokasi, intoleransi, radikalisme, serta pentingnya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, penguatan deteksi dini, dan kampanye nilai-nilai damai di tengah masyarakat.
Tak hanya konflik global, Sunarti juga menyinggung situasi politik daerah. Salah satunya terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara yang dijadwalkan 6 Agustus 2025. Isu ini menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan pusat.
“Wakil Mendagri Ribka Muluk bersama Ditjen Polpum Kemendagri telah turun langsung ke Muara Teweh untuk memastikan kesiapan PSU ke-2 berjalan aman dan lancar. Diharapkan ke depan tidak terjadi lagi pengulangan PSU dalam Pilkada di Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Sunarti turut menyoroti persoalan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan. Ia mengajak seluruh unsur Forkopimda dan forum kewaspadaan untuk meningkatkan koordinasi dan penanganan secara cepat dan tepat.
“Rakor ini merupakan tindak lanjut Pemprov dalam meningkatkan koordinasi dengan seluruh Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota serta Mitra Intelijen dari unsur Forkopimda dan Instansi Vertikal lainnya dalam rangka deteksi dini, cegah dini serta bersinergi menyamakan persepsi merumuskan langkah untuk menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Kalteng,” pungkasnya.
Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Feni Catriani Utami, dalam laporannya menambahkan bahwa tujuan rakor adalah untuk menyelaraskan pemahaman dalam pelaksanaan tugas kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalteng, pejabat bidang kewaspadaan nasional, serta staf teknis terkait. Narasumber berasal dari Badan Kesbangpol Kalteng, Intelkam Polda Kalteng, dan BINDA Kalteng. (mmckalteng)