27.9 C
Jakarta
Friday, February 6, 2026

Kartu Huma Betang Disaring Ketat, Pemprov Kalteng Pakai Data DTSEN hingga BPS

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyiapkan penyaringan berlapis dalam penentuan penerima manfaat Program Kartu Huma Betang. Berbagai sumber data resmi, mulai dari DTSEN Kementerian Sosial, Dinas Sosial, hingga Badan Pusat Statistik (BPS), dikompilasi agar bantuan benar-benar jatuh ke warga yang berhak.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan, data tersebut tidak serta-merta dijadikan acuan final. Seluruhnya masih harus melewati proses pencocokan dan verifikasi lapangan dengan melibatkan pemerintah desa serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Pendataan kami lakukan dengan mengompilasi data dari DTSEN Kemensos, data Dinas Sosial, dan BPS. Setelah itu, kami cocokkan lagi di lapangan bersama desa dan pendamping PKH,” kata Edy, Jumat (30/1/2026).

Baca Juga :  Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Bappedalitbang Kunjungi Laboratorium Inovasi LAN RI

Menurutnya, data dari desa maupun PKH tetap diuji ulang agar tidak terjadi kekeliruan sasaran. Proses ini juga melibatkan tim verifikator di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

“Kami ingin memastikan tidak ada data ganda atau kepentingan tertentu yang ikut masuk. Karena itu, kompilasi dan validasi menjadi kunci dalam penyaluran Kartu Huma Betang,” ujarnya.

Edy menambahkan, peran BPS sangat penting untuk menjaga akurasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan basis data yang kuat, pemerintah bisa memastikan bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

“Kalau datanya akurat, manfaat Kartu Huma Betang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang memang berhak,” tandasnya. (adr)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyiapkan penyaringan berlapis dalam penentuan penerima manfaat Program Kartu Huma Betang. Berbagai sumber data resmi, mulai dari DTSEN Kementerian Sosial, Dinas Sosial, hingga Badan Pusat Statistik (BPS), dikompilasi agar bantuan benar-benar jatuh ke warga yang berhak.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan, data tersebut tidak serta-merta dijadikan acuan final. Seluruhnya masih harus melewati proses pencocokan dan verifikasi lapangan dengan melibatkan pemerintah desa serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

“Pendataan kami lakukan dengan mengompilasi data dari DTSEN Kemensos, data Dinas Sosial, dan BPS. Setelah itu, kami cocokkan lagi di lapangan bersama desa dan pendamping PKH,” kata Edy, Jumat (30/1/2026).

Electronic money exchangers listing
Baca Juga :  Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Bappedalitbang Kunjungi Laboratorium Inovasi LAN RI

Menurutnya, data dari desa maupun PKH tetap diuji ulang agar tidak terjadi kekeliruan sasaran. Proses ini juga melibatkan tim verifikator di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

“Kami ingin memastikan tidak ada data ganda atau kepentingan tertentu yang ikut masuk. Karena itu, kompilasi dan validasi menjadi kunci dalam penyaluran Kartu Huma Betang,” ujarnya.

Edy menambahkan, peran BPS sangat penting untuk menjaga akurasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan basis data yang kuat, pemerintah bisa memastikan bantuan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

“Kalau datanya akurat, manfaat Kartu Huma Betang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang memang berhak,” tandasnya. (adr)

Terpopuler

Artikel Terbaru