PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Falsafah Huma Betang dijadikan pijakan utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah dalam penyusunan Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tahun 2025. Kedua instrumen ini dipandang strategis untuk memperkuat kerukunan, ketahanan sosial, serta meningkatkan kontribusi ormas di daerah.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Rahan Pumpung Hapakat Kantor Kesbangpol Provinsi Kalteng, Kamis (18/9/2025). Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran, membuka kegiatan sekaligus menegaskan bahwa keberagaman di Bumi Tambun Bungai harus terus dirawat melalui peran ormas yang profesional, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Herson menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kesbangpol dan Bappeda provinsi maupun kabupaten/kota yang mendukung penyusunan indeks tersebut. Menurutnya, nilai-nilai Huma Betang yang mengajarkan kebersamaan dan gotong royong harus tercermin dalam aktivitas ormas maupun kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kalimantan Tengah adalah rumah bagi berbagai suku, agama, dan budaya. Keberagaman itu harus menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Ormas diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah yang bekerja secara profesional dan transparan,” ujar Herson.
Ia menambahkan, indeks harmoni dan kinerja ormas bukan sekadar angka, melainkan gambaran sejauh mana masyarakat mengamalkan nilai kebersamaan. Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti hasil rakor melalui program Kesbangpol dan sinergi lintas OPD.
“Harmoni dan kinerja ormas adalah dua hal yang saling menguatkan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang damai, inklusif, dan berdaya saing,” tegasnya.
Pemprov Kalteng berharap rakor ini dapat memperkuat sinergi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan serta mendukung visi Kalimantan Tengah Berkah.
Turut hadir Forkopimda, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Katma F. Dirun, jajaran Kesbangpol kabupaten/kota se-Kalteng, Bappeda, serta sejumlah OPD terkait. (hfz)