DBH Sawit Harus Adil, Jangan Rugikan Daerah Penghasil

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit terus menjadi sorotan. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rizky Ramadhana Badjuri, menegaskan bahwa DBH Sawit seharusnya mencerminkan kontribusi nyata daerah penghasil, bukan justru menyusut dari tahun ke tahun.

“DBH Sawit kita kembali turun, dari sebelumnya sekitar Rp60 miliar, menjadi Rp40 miliar, dan kini hanya Rp20 miliar. Ini sangat kita sayangkan, mengingat pendapatan dari sektor sawit di Kalimantan Tengah mencapai triliunan rupiah secara keseluruhan,” ungkap Rizky, Selasa (15/7).

Ia menilai, penurunan ini terjadi justru di tengah tingginya tekanan sosial dan beban infrastruktur akibat aktivitas industri sawit. Pemprov Kalteng sebagai wilayah penghasil, kata dia, seharusnya mendapatkan porsi yang lebih proporsional dari pemerintah pusat.

“Kalau semakin turun, sementara gesekan sosial di lapangan tinggi dan pemprov yang harus menyelesaikan, harusnya ada tolak ukur pembagian DBH yang lebih objektif. Ini penting agar DBH bisa masuk sesuai dengan logika pembangunan di daerah,” tambahnya.

Sebagai bentuk langkah konkret, Rizky menyebut telah dibentuk asosiasi yang terdiri dari sepuluh gubernur daerah penghasil sumber daya alam. Tujuannya, mendesak pemerintah pusat agar pembagian DBH dilakukan lebih adil dan berbasis data lapangan.

Tak hanya itu, Rizky juga menyoroti dampak nyata dari keberadaan industri sawit, seperti rusaknya jalan akibat kendaraan berat, persoalan pajak air permukaan, hingga masalah kendaraan operasional yang tak sesuai aturan.

“Dampak negatifnya jelas ada. Jalan rusak, tetapi yang membackup tetap pemerintah. Padahal skema idealnya, 80 persen DBH ini mestinya diprioritaskan untuk mendukung infrastruktur,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar dana tersebut dipakai untuk mendukung layanan publik, termasuk pendataan petani sawit rakyat, layanan kesehatan BPJS, dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kita mendorong agar pembagian DBH ini disesuaikan dengan realita di daerah. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (hfz)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit terus menjadi sorotan. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rizky Ramadhana Badjuri, menegaskan bahwa DBH Sawit seharusnya mencerminkan kontribusi nyata daerah penghasil, bukan justru menyusut dari tahun ke tahun.

“DBH Sawit kita kembali turun, dari sebelumnya sekitar Rp60 miliar, menjadi Rp40 miliar, dan kini hanya Rp20 miliar. Ini sangat kita sayangkan, mengingat pendapatan dari sektor sawit di Kalimantan Tengah mencapai triliunan rupiah secara keseluruhan,” ungkap Rizky, Selasa (15/7).

Ia menilai, penurunan ini terjadi justru di tengah tingginya tekanan sosial dan beban infrastruktur akibat aktivitas industri sawit. Pemprov Kalteng sebagai wilayah penghasil, kata dia, seharusnya mendapatkan porsi yang lebih proporsional dari pemerintah pusat.

“Kalau semakin turun, sementara gesekan sosial di lapangan tinggi dan pemprov yang harus menyelesaikan, harusnya ada tolak ukur pembagian DBH yang lebih objektif. Ini penting agar DBH bisa masuk sesuai dengan logika pembangunan di daerah,” tambahnya.

Sebagai bentuk langkah konkret, Rizky menyebut telah dibentuk asosiasi yang terdiri dari sepuluh gubernur daerah penghasil sumber daya alam. Tujuannya, mendesak pemerintah pusat agar pembagian DBH dilakukan lebih adil dan berbasis data lapangan.

Tak hanya itu, Rizky juga menyoroti dampak nyata dari keberadaan industri sawit, seperti rusaknya jalan akibat kendaraan berat, persoalan pajak air permukaan, hingga masalah kendaraan operasional yang tak sesuai aturan.

“Dampak negatifnya jelas ada. Jalan rusak, tetapi yang membackup tetap pemerintah. Padahal skema idealnya, 80 persen DBH ini mestinya diprioritaskan untuk mendukung infrastruktur,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar dana tersebut dipakai untuk mendukung layanan publik, termasuk pendataan petani sawit rakyat, layanan kesehatan BPJS, dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kita mendorong agar pembagian DBH ini disesuaikan dengan realita di daerah. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (hfz)