PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersiap menerapkan kebijakan efisiensi besar-besaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dari Pemerintah Pusat.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan langkah efisiensi tersebut menjadi keharusan agar program pemerintah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Sebelumnya, Edy Pratowo mengungkap Kalteng mengalami penurunan dana TKD di tahun 2026 sejumlah 45 persen.
“Dampaknya tentu ada efisiensi, misalnya perjalanan dinas, kegiatan rutin kantor, termasuk konsumsi. Mungkin kata KDM (Kang Dedy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat)Kalau dulu ada makan, mungkin sekarang cukup air putih,misalnya seperti itu,” ujarnya, Senin (13/10).
Wagub dua periode ini menjelaskan, efisiensi tersebut diharapkan diterapkan menyeluruh di lingkup Pemprov Kalteng. OPD diminta menyesuaikan pola kerja dan penggunaan anggaran, termasuk pembatasan penggunaan listrik dan fasilitas kantor di luar jam kerja.
“Semua OPD diharapkan bisa menyesuaikan. Kalau jam kerja sudah habis, malam cukup satu dua lampu saja, komputer dimatikan,” tegasnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersiap menerapkan kebijakan efisiensi besar-besaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dari Pemerintah Pusat.
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, menegaskan langkah efisiensi tersebut menjadi keharusan agar program pemerintah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Sebelumnya, Edy Pratowo mengungkap Kalteng mengalami penurunan dana TKD di tahun 2026 sejumlah 45 persen.
“Dampaknya tentu ada efisiensi, misalnya perjalanan dinas, kegiatan rutin kantor, termasuk konsumsi. Mungkin kata KDM (Kang Dedy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat)Kalau dulu ada makan, mungkin sekarang cukup air putih,misalnya seperti itu,” ujarnya, Senin (13/10).
Wagub dua periode ini menjelaskan, efisiensi tersebut diharapkan diterapkan menyeluruh di lingkup Pemprov Kalteng. OPD diminta menyesuaikan pola kerja dan penggunaan anggaran, termasuk pembatasan penggunaan listrik dan fasilitas kantor di luar jam kerja.
“Semua OPD diharapkan bisa menyesuaikan. Kalau jam kerja sudah habis, malam cukup satu dua lampu saja, komputer dimatikan,” tegasnya.(hfz)
