Pertahankan Perolehan Prestasi WTP

PALANGKA
RAYA-Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalteng melaksanakan stressing entry meeting terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2019. Hal ini
dilakukan sebagai bahan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelum
penyampaian LKPD, sekaligus dalam rangka mempertahankan perolehan prestasi
wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sebelumnya telah diterima Kalteng lima kali
berturut-turut.

Sekda Kalteng Fahrizal
Fitri mengungkapkan, stressing entry meeting
ini dilakukan agar betul-betul dapat membedah jika administrasi LKPD Kalteng
kurang baik, sehingga masih berpeluang untuk perbaikan. Apabila memang
ditemukan kerugian negara, maka setiap kepala perangkat daerah (PD) bisa segera
menindaklanjuti adanya temuan-temuan itu.

“Kami berharap proses
LKPD memenuhi standar akuntansi pemerintah. Tim pengawas mesti benar-benar mengawal
proses ini. Jangan sampai nantinya terjadi pelanggaran atas aturan akuntansi
pemerintah,” ungkapnya saat diwawancarai usai memberikan stressing, di Aula Inspektorat Kalteng, Senin (10/2).

Sementara itu, Kepala
Inspektorat Kalteng Sapto Nugroho mengungkapkan, pihaknya sebatas memberi pendampingan
bagi PD dalam proses penyusunan LKPD. Dengan demikian, diharapkan laporan yang
dibuat sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam pendampingan ini, pihaknya juga meminta
batuan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mudah-mudahan laporan
ini bisa disusun dengan baik dan mengurangi hal-hal yang berpotensi menjadi
temuan,” katanya.

Dijelaskannya, temuan yang
 bisa menjadi catatan negatif bagi Pemprov
Kalteng pada umumnya ada di lingkup pemprov maupun di lingkup kabupaten/kota
se-Kalteng. Temuan yang dimaksud antara lain soal administratif kegiatan proyek
yang dinilai masih kurang dan lain sebagainya, tetapi masa pemeliharaan belum
habis, maka masih bisa diselesaikan.

“Jika penyebab temuan
sendiri ada di pelaksana anggaran, nah intinya di situ. Karen itulah tahun ini
kami akan beri pembinaan kepada PD di lingkup Pemprov Kalteng tiga bulan sekali,”
terangnya. (abw/ce/ala/dar)

PALANGKA
RAYA-Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalteng melaksanakan stressing entry meeting terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2019. Hal ini
dilakukan sebagai bahan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelum
penyampaian LKPD, sekaligus dalam rangka mempertahankan perolehan prestasi
wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sebelumnya telah diterima Kalteng lima kali
berturut-turut.

Sekda Kalteng Fahrizal
Fitri mengungkapkan, stressing entry meeting
ini dilakukan agar betul-betul dapat membedah jika administrasi LKPD Kalteng
kurang baik, sehingga masih berpeluang untuk perbaikan. Apabila memang
ditemukan kerugian negara, maka setiap kepala perangkat daerah (PD) bisa segera
menindaklanjuti adanya temuan-temuan itu.

“Kami berharap proses
LKPD memenuhi standar akuntansi pemerintah. Tim pengawas mesti benar-benar mengawal
proses ini. Jangan sampai nantinya terjadi pelanggaran atas aturan akuntansi
pemerintah,” ungkapnya saat diwawancarai usai memberikan stressing, di Aula Inspektorat Kalteng, Senin (10/2).

Sementara itu, Kepala
Inspektorat Kalteng Sapto Nugroho mengungkapkan, pihaknya sebatas memberi pendampingan
bagi PD dalam proses penyusunan LKPD. Dengan demikian, diharapkan laporan yang
dibuat sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam pendampingan ini, pihaknya juga meminta
batuan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mudah-mudahan laporan
ini bisa disusun dengan baik dan mengurangi hal-hal yang berpotensi menjadi
temuan,” katanya.

Dijelaskannya, temuan yang
 bisa menjadi catatan negatif bagi Pemprov
Kalteng pada umumnya ada di lingkup pemprov maupun di lingkup kabupaten/kota
se-Kalteng. Temuan yang dimaksud antara lain soal administratif kegiatan proyek
yang dinilai masih kurang dan lain sebagainya, tetapi masa pemeliharaan belum
habis, maka masih bisa diselesaikan.

“Jika penyebab temuan
sendiri ada di pelaksana anggaran, nah intinya di situ. Karen itulah tahun ini
kami akan beri pembinaan kepada PD di lingkup Pemprov Kalteng tiga bulan sekali,”
terangnya. (abw/ce/ala/dar)