Tata Batas Desa Ditarget Selesai Akhir Tahun, Dinas PMD Kalteng Minta Komitmen Pemerintah Daerah

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimatan Tengah (Kalteng) akan melaksanakan rapat koodinasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalteng, Senin (13/11/2023).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng H Aryawan menjelaskan, pada Rakor tersebut  pihaknya mengundang seluruh kepala desa se-Kalteng, untuk membahas tata batas wilaya desa. Mengingat, Pemerintah Provinsi Kalteng dalam hal ini Dinas PMD Kalteng diberikan tenggat waktu oleh Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan penetapan batas desa hingga akhir tahun 2023.

“Rapat koordinasi kepala desa berkaitan erat dengan upaya penetapan batas desa yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalteng. Di mana, Pemprov Kalteng ingin membangun komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten guna menyelesaikan percepatan penetapan batas desa tersebut,” katanya.

Pasalnya, dari 1.432 desa yang ada di Kalteng baru 45 desa yang telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) dan Shapefile (SHP) batas wilayah desa. Sementara sisanya masih dalam proses, seperti penelusuran batas, verifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dan penyusunan Perbup.

“Penetapan batas wilayah desa menjadi hal yang sangat penting dan harus selesai hingga akhir tahun 2023. Untuk itu, kita menginginkan adanya komitmen kuat mulai dari kepala daerah, dinas teknis hingga ke camat dan lurah. Jika penetapan tata batas ini tidak selesai tepat waktu, dapat menghambat perkembangan pembangunan desa di Kalteng,” bebernya.

Meskipun waktu tenggat waktu yang diberikan hanya tinggal dua bulan. H Aryawan optimistis bahwa Kalteng bisa memenuhi target tersebut. Bukan tanpa alasan, tambah Aryawan, mengacu pada pencapaian Jawa Barat yang mampu menyelesaikan penetapan batas wilayah desa dengan jumlah desa sekitar 5.000 desa.

“Kami berharap Kalteng dapat mencontoh kesuksesan Jawa Barat dalam hal ini. Untuk itu, pada Rakor nanti kita meminta komitmen dari masing-masing daerah,” katanya.

Selain menekankan komitmen penyelesaian batas wilayah desa, pada rakor tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja.

“Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran berharap bahwa kegiatan ini akan membantu para kepala desa untuk menjadi ujung tombak dalam pemerintahan di tingkat bawah serta lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka,”pungkasnya.

Sebagai informasi, dengan berkumpulnya kepala desa di Kalteng dan bertepatan dengan dilaksanakannya kejuaraan dunia balap sepeda gunung UCI Mountain Bike Eliminator World Championship 2023 dilaksanakan pada 12 November 2023. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengajak seluruh kepala desa untuk menyaksikan Kejuaraan dunia tersebut yang dilaksanakan di Jalan Tjilik Riwut, Stadion Tuah Pahoe, Kota Palangkaraya. (ktk)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimatan Tengah (Kalteng) akan melaksanakan rapat koodinasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kalteng, Senin (13/11/2023).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng H Aryawan menjelaskan, pada Rakor tersebut  pihaknya mengundang seluruh kepala desa se-Kalteng, untuk membahas tata batas wilaya desa. Mengingat, Pemerintah Provinsi Kalteng dalam hal ini Dinas PMD Kalteng diberikan tenggat waktu oleh Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan penetapan batas desa hingga akhir tahun 2023.

“Rapat koordinasi kepala desa berkaitan erat dengan upaya penetapan batas desa yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalteng. Di mana, Pemprov Kalteng ingin membangun komitmen bersama dengan pemerintah kabupaten guna menyelesaikan percepatan penetapan batas desa tersebut,” katanya.

Pasalnya, dari 1.432 desa yang ada di Kalteng baru 45 desa yang telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) dan Shapefile (SHP) batas wilayah desa. Sementara sisanya masih dalam proses, seperti penelusuran batas, verifikasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dan penyusunan Perbup.

“Penetapan batas wilayah desa menjadi hal yang sangat penting dan harus selesai hingga akhir tahun 2023. Untuk itu, kita menginginkan adanya komitmen kuat mulai dari kepala daerah, dinas teknis hingga ke camat dan lurah. Jika penetapan tata batas ini tidak selesai tepat waktu, dapat menghambat perkembangan pembangunan desa di Kalteng,” bebernya.

Meskipun waktu tenggat waktu yang diberikan hanya tinggal dua bulan. H Aryawan optimistis bahwa Kalteng bisa memenuhi target tersebut. Bukan tanpa alasan, tambah Aryawan, mengacu pada pencapaian Jawa Barat yang mampu menyelesaikan penetapan batas wilayah desa dengan jumlah desa sekitar 5.000 desa.

“Kami berharap Kalteng dapat mencontoh kesuksesan Jawa Barat dalam hal ini. Untuk itu, pada Rakor nanti kita meminta komitmen dari masing-masing daerah,” katanya.

Selain menekankan komitmen penyelesaian batas wilayah desa, pada rakor tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja.

“Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran berharap bahwa kegiatan ini akan membantu para kepala desa untuk menjadi ujung tombak dalam pemerintahan di tingkat bawah serta lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka,”pungkasnya.

Sebagai informasi, dengan berkumpulnya kepala desa di Kalteng dan bertepatan dengan dilaksanakannya kejuaraan dunia balap sepeda gunung UCI Mountain Bike Eliminator World Championship 2023 dilaksanakan pada 12 November 2023. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengajak seluruh kepala desa untuk menyaksikan Kejuaraan dunia tersebut yang dilaksanakan di Jalan Tjilik Riwut, Stadion Tuah Pahoe, Kota Palangkaraya. (ktk)