PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menilai pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kumai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Saat berlangsungnya konsultasi publik dan pembahasan Rencana Pengelolaan DAS Tahun 2025.
“DAS Kumai termasuk kawasan yang harus dipulihkan daya dukungnya karena masih banyak persoalan yang perlu ditangani,” ujarnya, Kamis (4/12/25).
Dikatakan Yuas Elko. Permasalahan lingkungan dan sosial menjadi tantangan utama. Termasuk menurunnya kemampuan daerah tangkapan air di dataran rendah yang memicu banjir dan berdampak pada aktivitas masyarakat.
“Berbagai aktivitas seperti pelabuhan, permukiman, perkebunan, hingga keberadaan kawasan konservasi turut memengaruhi kondisi DAS,” katanya.
Dia menekankan pentingnya penggunaan data yang presisi, agar rekomendasi dalam rencana pengelolaan dapat disusun secara akurat dan sesuai kebutuhan wilayah.
“Pengumpulan dan kurasi data yang tepat sangat menentukan efektivitas solusi yang akan dirumuskan,” tegas Yuas.
Rencana pengelolaan DAS Kumai diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan lintas sektor yang menggambarkan karakteristik wilayah secara komprehensif.
“Melalui dokumen rencana ini, kami berharap tercipta kebijakan yang menjangkau aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tutupnya. (*/adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menilai pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kumai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Saat berlangsungnya konsultasi publik dan pembahasan Rencana Pengelolaan DAS Tahun 2025.
“DAS Kumai termasuk kawasan yang harus dipulihkan daya dukungnya karena masih banyak persoalan yang perlu ditangani,” ujarnya, Kamis (4/12/25).
Dikatakan Yuas Elko. Permasalahan lingkungan dan sosial menjadi tantangan utama. Termasuk menurunnya kemampuan daerah tangkapan air di dataran rendah yang memicu banjir dan berdampak pada aktivitas masyarakat.
“Berbagai aktivitas seperti pelabuhan, permukiman, perkebunan, hingga keberadaan kawasan konservasi turut memengaruhi kondisi DAS,” katanya.
Dia menekankan pentingnya penggunaan data yang presisi, agar rekomendasi dalam rencana pengelolaan dapat disusun secara akurat dan sesuai kebutuhan wilayah.
“Pengumpulan dan kurasi data yang tepat sangat menentukan efektivitas solusi yang akan dirumuskan,” tegas Yuas.
Rencana pengelolaan DAS Kumai diharapkan dapat menjadi pedoman pembangunan lintas sektor yang menggambarkan karakteristik wilayah secara komprehensif.
“Melalui dokumen rencana ini, kami berharap tercipta kebijakan yang menjangkau aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tutupnya. (*/adr)
