PALANGKA RAYA – Rumah tidak layak huni ternyata paling banyak di
pelosok atau pedalamab Lalteng. Dari total 128 ribu rumah tidak layak huni di
Kalteng, hampir 60 persen berada di pelosok atau pedalaman.
Pemprov Kalteng melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(Disperkim) Kalteng, terus berupaya mengurangi rumah tidak layak huni tersebut.
Selain subsidi, Pemprov juga melakukan program bedah rumah bagi masyarakat yang
memiliki rumah tidak layak huni.
“Sesuai arahan pak Gubernur
Kalteng ini terus dipacu, sehingga rumah tidak layak huni makin berkurang di
Kalteng. Disperkim akan terus meningkatkan jumlah unit dengan melihat
ketersediaan anggaran,” kata Kepala Disperkim Kalteng Leonard S Ampung,
Sabtu (1/6/2019).
Dia mengaku, sebagian besar rumah
tidak layak huni banyak ditemui di pelosok dan pedalaman. Sementara di
perkotaan hanya wilayah kumuh dan permukiman padat penduduk.
“Paling banyak di pelosok
dan pedalaman. Secara keseluruhan rumah tidak layak huni di Kalteng ada sekitar
128 ribu unit dan itu terbesar di pelosok dan pedalaman,” ujarnya.
Dia berharap, selain Pemprov
Kalteng bantuan dan program juga dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan
pihak swasta. Sebab, jika hanya berpangku pada pemerintah tentu akan cukup
waktu lama untuk mengatasi hal teraebut.
“Semua harus saling sinergi
untuk membantu masyarakat kita. Maka dari itu, semua pihak harus terlibat tidak
hanya dari pemerintah tetapi juga swasta, baik perusahaan maupun
perorangan,” pungkasnya. (arj/nto)