PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO — Pemerintah Kota (Pemko) bersama DPRD Kota Palangka Raya menggelar rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Ruang Peteng Karuhei I, Senin (20/10).
Kegiatan yang berlangsung sehari penuh ini dihadiri oleh Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi dan anggota DPRD Kota, serta jajaran kepala perangkat daerah. Turut hadir pula Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI yang memimpin sesi pemantauan dan evaluasi teknis.
Perwakilan KPK RI yang hadir antara lain, Maruli Tua (Kasatgas Korsup Pencegahan III.3), Agus Kurniawan (Kasatgas Korsup Penindakan III.6), Fadli Herdian (PIC Korsup Wilayah Kalimantan Tengah), Tridesa Adi Nurcahyo (PIC Korsup Wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan), Azharul Dwi Kurniawan (Satgas Korsup Penindakan III.6), Fathia Rahman (Satgas Korsup Pencegahan III.3).
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengapresiasi atas pendampingan dan supervisi berkelanjutan dari KPK RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Ia juga memaparkan capaian positif Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Palangka Raya selama empat tahun terakhir.
“Nilai MCP meningkat dari 90,02 (2021) menjadi 91,06 (2024) dan Nilai SPI naik dari 64,10 (2021) menjadi 71,95 (2024),” sebut Fairid Naparin.
Fairid Naparin menyebut peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemko Palangka Raya dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Mengakhiri kegiatan, Fairid mengajak seluruh peserta untuk memperkuat semangat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, profesional, dan berintegritas. (cen/kpg)