Pemko Siap Berbenah Sesuai SOP Menuju Zona Integritas WBK/WBBM

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Pencanangan One Local Government One Zone of Integrity (OLGOZI) Kalimantan Tengah  (Kalteng) dan Pencanangan Serentak ZI Menuju WBK/WBBM di seluruh pemerintah daerah se-Kalteng, di Palangkaraya, Rabu (4/10). Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, Penjabat Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu dan tamu undangan lainnya.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat pemerintah daerah dinilai masih belum masif. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan strategi percepatan pembangunan ZI di tingkat pemerintah daerah, melalui program yang dinamakan OLGOZI.

Sebagai langkah awal dari program tersebut, pencanangan ZI dilakukan secara serentak untuk Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalteng dan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu (04/10). Pencanangan ZI akan dilakukan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Penjabat Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu mengatakan bahwa untuk masuk dalam proses pengusulan zona integritas sebenarnya tidak mudah, ada proses yang panjang.

“Jadi beberapa tahun yang lalu, pada masa awal kepemimpinan Bapak Fairid Naparin. Kita masih nilai C, kita terus dorong tanpa kenal lelah. Akhirnya kita minta pendampingan khusus apa masalahnya. Setelah ada pendampingan khusus, kita telusuri masalahnya, akhirnya nilai kita naik. Sebelum naik kelas, memang keinginan saya melihat bagaimana nanti dengan adanya zona integritas. Ternyata tidak bisa, harus naik kelas dulu. Baru kita usulkan,” jelas Hera usai menghadiri kegiatan OLGOZI, Rabu (4/10).

Hera juga menambahkan bahwa proses pengusulan tersebut tidaklah mudah. Karena banyak dokumen yang harus dipersiapkan dan kesiapan perangkat daerah itu sendiri. Kemudian persiapan perangkat daerah ini juga tidak mudah. Karena banyak kekurangan pada perangkat daerah yang diusulkannya ini yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mulai dari sarana dan prasarana, kemudian semua SOP yang masih perlu dibenahi.

“Jadi dengan komitmen bersama, akhirnya kita usulkan. Alhamdulillah lolos ke tahap berikutnya, proses berikutnya dan ini akan terus kita kawal, kita dorong secara bertahap akan ada peningkatan sampai pada saat WBK dan juga WBBM,” terangnya.

Kemudian yang menjadi fokus pelayanan ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya saat ini sedang memperbaiki layanannya. Sedang pihaknya pangkas birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Selain itu, BPPRD Kota Palangkaraya juga sedang melakukan pembenahan sebagai salah satu cara menuju WBK dan WBBM. Begitu juga dengan DMPTSP Kota Palangkaraya yang berada di daerah, kini sedang berbenah.

“Sehingga dengan pembenahan itu, kita juga akan membenahi SOP, integrasi pelayanan, ada juga pelayanan publik yang akan kita dorong ke arah digitalisasi. Dan yang paling sulit dan paling penting juga bagaimana mengubah mindset para pelayan di sana. Untuk melakukan pelayanan publik secara transparan, melakukan pelayanan publik tanpa ada yang berbau KKN, itu yang akan kita dorong,” pungkasnya. (*ana/pri)

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Pencanangan One Local Government One Zone of Integrity (OLGOZI) Kalimantan Tengah  (Kalteng) dan Pencanangan Serentak ZI Menuju WBK/WBBM di seluruh pemerintah daerah se-Kalteng, di Palangkaraya, Rabu (4/10). Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, Penjabat Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu dan tamu undangan lainnya.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat pemerintah daerah dinilai masih belum masif. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan strategi percepatan pembangunan ZI di tingkat pemerintah daerah, melalui program yang dinamakan OLGOZI.

Sebagai langkah awal dari program tersebut, pencanangan ZI dilakukan secara serentak untuk Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalteng dan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu (04/10). Pencanangan ZI akan dilakukan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Penjabat Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu mengatakan bahwa untuk masuk dalam proses pengusulan zona integritas sebenarnya tidak mudah, ada proses yang panjang.

“Jadi beberapa tahun yang lalu, pada masa awal kepemimpinan Bapak Fairid Naparin. Kita masih nilai C, kita terus dorong tanpa kenal lelah. Akhirnya kita minta pendampingan khusus apa masalahnya. Setelah ada pendampingan khusus, kita telusuri masalahnya, akhirnya nilai kita naik. Sebelum naik kelas, memang keinginan saya melihat bagaimana nanti dengan adanya zona integritas. Ternyata tidak bisa, harus naik kelas dulu. Baru kita usulkan,” jelas Hera usai menghadiri kegiatan OLGOZI, Rabu (4/10).

Hera juga menambahkan bahwa proses pengusulan tersebut tidaklah mudah. Karena banyak dokumen yang harus dipersiapkan dan kesiapan perangkat daerah itu sendiri. Kemudian persiapan perangkat daerah ini juga tidak mudah. Karena banyak kekurangan pada perangkat daerah yang diusulkannya ini yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mulai dari sarana dan prasarana, kemudian semua SOP yang masih perlu dibenahi.

“Jadi dengan komitmen bersama, akhirnya kita usulkan. Alhamdulillah lolos ke tahap berikutnya, proses berikutnya dan ini akan terus kita kawal, kita dorong secara bertahap akan ada peningkatan sampai pada saat WBK dan juga WBBM,” terangnya.

Kemudian yang menjadi fokus pelayanan ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya saat ini sedang memperbaiki layanannya. Sedang pihaknya pangkas birokrasi-birokrasi yang tidak perlu. Selain itu, BPPRD Kota Palangkaraya juga sedang melakukan pembenahan sebagai salah satu cara menuju WBK dan WBBM. Begitu juga dengan DMPTSP Kota Palangkaraya yang berada di daerah, kini sedang berbenah.

“Sehingga dengan pembenahan itu, kita juga akan membenahi SOP, integrasi pelayanan, ada juga pelayanan publik yang akan kita dorong ke arah digitalisasi. Dan yang paling sulit dan paling penting juga bagaimana mengubah mindset para pelayan di sana. Untuk melakukan pelayanan publik secara transparan, melakukan pelayanan publik tanpa ada yang berbau KKN, itu yang akan kita dorong,” pungkasnya. (*ana/pri)