SUKAMARA, PROKALTENG.CO – Pj Bupati Sukamara, Kaspinor, membuka secara langsung Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2023 di Aula Kantor Bappeda Sukamara, Senin (15/1). Dalam rapat tersebut Kaspinor mengingatkan, bahwa rapat evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah merupakan amanat peraturan-peraturan.
“Peraturan-peraturan tersebut memberikan tugas kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap sistem pelaporan pelaksanaan anggaran yang berjenjang, tepat waktu, tepat isi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsi pelaporan, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja kita di masa lalu guna mencapai target sasaran dan tujuan pembangunan,” ujar Kaspinor.
Lebih lanjut, Kaspinor menyampaikan bahwa berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan baik dari segi keuangan maupun fisik hingga tanggal 31 Desember 2023, realisasi atau penyerapan keuangan Kabupaten Sukamara masih berada di bawah target, yakni realisasi fisik sebesar 94,54% dan realisasi keuangan sebesar 90,79%.
“Saya mengingatkan kepada seluruh kepala perangkat daerah beserta jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten Sukamara, di tahun 2024 ini kita harus lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Mari bersama-sama mengidentifikasi segala permasalahan dan kendala yang menghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, serta siapkan solusinya agar kejadian serupa tidak terulang pada pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang, terutama di tahun 2024 ini,” tegasnya dilansir dari kalteng pos.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sukamara, Sunardi, menyatakan bahwa tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memperoleh data penyerapan anggaran dari seluruh perangkat daerah pada tahun anggaran 2023. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk mendapatkan data realisasi atau capaian kinerja pembangunan yang merupakan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan, yang tentunya terkait dengan target perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
“Kami juga akan mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan solusi agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang di masa depan. Selain itu, ini juga untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan,” tambahnya. (kpg)