NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Lamandau menggelar rapat koordinasi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di aula Setda Lamandau pada Jumat (20/9/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Rapat dipimpin oleh Penjabat Bupati Lamandau, Said Salim, yang didampingi oleh Tim Satgas Pencegahan dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Alfi Rachman Waloyu. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, staf ahli, asisten di lingkungan Sekretariat Daerah, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lamandau.
“Saat ini, kami menggelar rapat koordinasi sebagai bagian dari Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024. Kedatangan Tim Korsupgah KPK RI sangat kami sambut baik untuk melakukan koordinasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Lamandau,” ungkap Said Salim.
Menurutnya, kegiatan ini sangat strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem sebagai upaya pencegahan korupsi.
“Dengan Program Pencegahan Korupsi melalui aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP), kami fokus pada delapan area intervensi. Perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan, manajemen ASN, pengelolaan BMD, serta optimalisasi pajak,” tuturnya.
Said Salim juga mencatat progres capaian aksi MCP Kabupaten Lamandau, yang pada tahun 2023 mencapai 80%. Namun, saat ini, capaian aksi MCP hanya berada di angka 38%.
“Kami bertekad untuk meningkatkan pencapaian ini di tahun 2024, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Dengan komitmen dan kerjasama yang baik, kami yakin bisa mengatasi masalah tersebut,” pungkasnya. (bib)