SAMPIT, PROKALTENG.CO-Kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), seiring kebutuhan daerah menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU), Selasa (27/1).
Dalam forum tersebut, Irawati meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyampaikan informasi target dan realisasi pendapatan daerah secara terbuka kepada aparatur wilayah.
Langkah itu dinilai penting agar pemerintah di tingkat bawah memahami kondisi penerimaan PBB-P2 serta perannya dalam mendorong kepatuhan masyarakat.
“Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa perlu mengetahui kondisi riil target dan capaian PBB-P2 agar bisa ikut mendorong kepatuhan masyarakat,” kata Irawati.
Ia menegaskan, peningkatan pendapatan daerah akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, sinergi antara Bapenda dan pemerintah wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Dengan penyampaian data yang jelas dan terukur, upaya optimalisasi PBB-P2 dapat dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan,” tandasnya. (mif/ans)
SAMPIT, PROKALTENG.CO-Kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), seiring kebutuhan daerah menjaga kemampuan pembiayaan pembangunan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU), Selasa (27/1).
Dalam forum tersebut, Irawati meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyampaikan informasi target dan realisasi pendapatan daerah secara terbuka kepada aparatur wilayah.
Langkah itu dinilai penting agar pemerintah di tingkat bawah memahami kondisi penerimaan PBB-P2 serta perannya dalam mendorong kepatuhan masyarakat.
“Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa perlu mengetahui kondisi riil target dan capaian PBB-P2 agar bisa ikut mendorong kepatuhan masyarakat,” kata Irawati.
Ia menegaskan, peningkatan pendapatan daerah akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, sinergi antara Bapenda dan pemerintah wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Dengan penyampaian data yang jelas dan terukur, upaya optimalisasi PBB-P2 dapat dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan,” tandasnya. (mif/ans)
