SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Bersiap menggelar seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Bupati Kotim H Halikinnor mengungkapkan, proses lelang jabatan direncanakan berlangsung pada pertengahan hingga akhir November 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.
“Pejabat yang kini masih berstatus Plt, terutama dari eselon III yang ingin naik ke eselon II, wajib mengikuti proses lelang jabatan. Insya Allah, seleksi akan kita mulai pertengahan atau akhir November ini,” ujar Halikinnor, Senin (3/11).
Menurutnya, pengisian jabatan melalui mekanisme lelang tidak hanya sekadar memenuhi aturan, tetapi juga menjadi bentuk komitmen Pemkab Kotim untuk memastikan posisi strategis ditempati oleh pejabat yang berintegritas dan memiliki kinerja terbaik.
Sebelumnya, Halikinnor telah dua kali melakukan rotasi jabatan dalam satu bulan, yakni pada 8 Oktober dan 31 Oktober 2025. Meski begitu, hingga kini masih terdapat 10 jabatan kepala OPD yang belum memiliki pejabat defi nitif dan masih dijabat oleh pelaksana tugas.
Daftar PD yang masih dijabat Plt di antaranya: Inspektorat Kabupaten Kotim, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Selain itu, posisi kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Direktur RSUD dr. Murjani juga masih diisi oleh Plt.
Tak hanya itu, dua jabatan penting di Sekretariat Daerah yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan pun belum memiliki pejabat defi nitif. Bahkan posisi Sekretaris Daerah juga masih menunggu pengisian resmi.
Halikinnor menegaskan, proses seleksi nanti akan dilakukan secara objektif dan terbuka agar menghasilkan pejabat yang mampu membawa perubahan nyata dalam pelayanan publik.
“Kita ingin birokrasi Kotim semakin kuat, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya. (bah/kpg)
