SAMPIT, PROKALTENG.CO– Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, terus menggencarkan penjaringan calon peserta didik untuk Program Sekolah Rakyat. Ia bahkan turun langsung ke lapangan, mendatangi rumah-rumah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) demi meyakinkan para orang tua agar tak ragu menyekolahkan anaknya di lembaga berasrama tersebut.
“Alhamdulillah, proses seleksi masih berjalan. Kami melakukan pendataan secara teliti karena ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, termasuk kondisi kesehatan anak,” ujar Irawati, Senin (4/8/2025).
Ia menjelaskan, beberapa anak dari keluarga tidak mampu belum bisa langsung diikutsertakan karena memiliki riwayat penyakit tertentu. Namun, Pemerintah Kabupaten tidak tinggal diam dan turut memfasilitasi pengobatan mereka. Tantangan lainnya, menurut Irawati, adalah masih banyak keluarga miskin yang belum memiliki dokumen administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), sehingga terhambat dalam proses verifikasi.
“Banyak warga kita yang belum punya identitas kependudukan, padahal mereka sudah lama tinggal di wilayah itu. Ironisnya, mereka justru tak terdaftar sebagai warga miskin dan tak mendapatkan bantuan. RT harus lebih aktif menyikapi ini,” tegasnya.
Irawati mengungkapkan, jumlah calon siswa untuk tingkat SLTA sudah menembus 10 persen dari target, sementara untuk jenjang SD hampir mencukupi pembentukan dua rombongan belajar (rombel).
“Daerah lain juga kekurangan peserta SD, jadi kita bisa kerja sama. Jika kelebihan siswa, bisa kami salurkan ke kabupaten tetangga seperti Katingan, Gunung Mas, atau Palangka Raya yang juga memiliki Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Karena Kotim merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah, wilayah ini menjadi penyumbang terbesar calon peserta. Sejauh ini, tercatat 55 calon siswa untuk jenjang SLTA dan 45 calon siswa untuk tingkat SD. Proses verifikasi masih terus dilakukan lewat kunjungan langsung ke rumah-rumah warga.
“Kalau anak-anak ini tidak lolos kriteria Sekolah Rakyat, tetap akan kami data untuk dimasukkan ke program bantuan sosial lainnya,” tambahnya.
Dalam kunjungannya ke berbagai desa dan kelurahan, Irawati mengatakan respons masyarakat sangat positif. Ia turut memutar video sosialisasi dari Kementerian Sosial mengenai Sekolah Rakyat, termasuk penjelasan fasilitas asrama yang disediakan.
“Anak-anak terlihat antusias, orang tuanya pun mulai yakin. Tapi memang ada kekhawatiran, bahkan ada yang sempat menyangka ini seperti penculikan anak. Karena itu saya harus hadir langsung untuk menjelaskan bahwa ini adalah program resmi pemerintah,” ujarnya.
Proses penjaringan ditargetkan rampung hingga pertengahan Agustus 2025, menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Setelah kuota terpenuhi dan semua calon siswa lolos seleksi, data akan dikirim ke pusat untuk penempatan dan proses lanjutan.
Saat ini, baru empat daerah di Kalimantan Tengah yang aktif mengajukan Program Sekolah Rakyat. Gubernur Kalteng pun menyayangkan minimnya partisipasi kabupaten/kota lain, padahal program ini sangat strategis dalam memutus rantai kemiskinan.
“Saat ini, perwakilan dari Kementerian Sosial di Palangka Raya terus memantau perkembangan. Kami terus menjalin koordinasi agar implementasi Sekolah Rakyat di Kotim berjalan optimal,” tutup Irawati.(bah/kpg)