BUNTOK,PROKALTENG.CO –Seluruh penjabat kepala daerah se-Indonesia mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Senin (30/10).
Salah satunya Pj Bupati Kabupaten Barsel Deddy Winarwan. Dijelaskannya, mengikuti rakor yang dipimpin presiden, ada tujuh arahannya dalam menghadapi dampak dari situasi dan berbagai tantangan global.
Pertama, presiden meminta pemerintah daerah untuk mengendalikan infl asi, menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. Kedua mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat.
“Arahan ketiga, presiden juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. Keempat, perihal reformasi birokrasi, pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Kelima, agar kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga,” ucap Deddy Winarwan.
Pada arahan ke enam, apabila terjadi pergolakan di masyarakat yang berkaitan dengan politik supaya secepatnya ditangani. Arahan terakhir, presiden meminta supaya pemerintah daerah mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. Semua arahan itu harus jadi perhatian serius supaya dapat dijalankan dengan baik.
“Dari arahan yang disampaikan presiden, khususnya Kabupaten Barsel juga menggencarkan Pasar Murah, sidak harga-harga sembako, pemberian bantuan sembako bagi masyarakat miskin. Program ini kami gencarkan pada enam kecamatan,” ungkapnya.
Ditambahkan, kewajiban mutlak pemerintah itu harus hadir di tengah masyarakat. “Pemda juga mendorong penciptaan lumbung pangan bagi daerah seperti di Desa Tabak Kanilan dan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai serta di Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir,” lanjutnya.
Untuk kewaspadaan terhadap karhutla, Pemda juga berkolaborasi dengan TNI dan Polri serta MPA beserta seluruh elemen masyarakat yang ada di Barsel. Mengenai instruksi netralitas ASN, Pemkab Barsel menjelang pemilu sudah menerbitkan SE Bupati kepada ASN untuk selalu bersikap netral serta meminta ASN untuk tidak menyebarkan berita bohong dan hoaks. (ena/ila/kpg/hnd)