26.6 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Ini soal Keseriusan untuk Menuntaskan

APA yang dibutuhkan untuk menuntaskan kasus BLBI adalah keseriusan pemerintah itu sendiri. Kita hanya bisa wait and see. Menunggu dan melihat seperti apa upaya yang dikerahkan kali ini akan membuahkan hasil. Kalau pemerintah serius, alhamdulillah. Kalau tidak serius, ya akan mengulang seperti yang sebelum-sebelumnya.

Ini bukan tentang siapa yang menjadi dewan pengawas atau siapa yang tergabung dalam satgas BLBI. Yang menjamin kasus ini cepat terselesaikan atau tidak. Masalah ini sengkarutnya sudah terlalu lama dan menyangkut kekuasaan di masa lalu. Kita tahu, oligarki kekuasaannya sangat kuat. Ini juga menyangkut konglomerat masa lalu yang hingga kini masih memiliki kekuatan.

Ini juga bukan tentang butuh waktu berapa lama untuk menuntaskan. Jangankan sampai 2023 atau sesuai masa kerja satgas, masalah ini diselesaikan dalam hitungan hari juga bisa. Semuanya sudah jelas. Nama-nama juga sudah jelas. Kalau mau kan tinggal ditangkap saja. Sekali lagi, ini tentang keseriusan saja.

Baca Juga :  Kebebasan Akademik dan Jaminan Perlindungannya

Kaitannya dengan iklim investasi, kasus ini merupakan urusan dalam negeri. Yang sedang dikejar-kejar adalah warga negara Indonesia. Permasalahannya adalah permasalahan lama. Kasusnya juga kasus hukum. Jadi, rasanya tidak akan berpengaruh buruk ke investor.

Namun, di sisi lain, jika konteksnya adalah meningkatkan konfidensi dan kepercayaan investor, itu mungkin saja terjadi. Sebab, jika upaya kali ini berhasil, bisa berpengaruh positif. Itu membuktikan bahwa penegakan hukum kita diperbaiki dan ditingkatkan. Seharusnya bisa memunculkan konfidensi investor.

Jika pemerintah saat ini berhasil menarik utang BLBI, dampaknya akan sangat baik. Khususnya bagi pendanaan anggaran di masa pandemi Covid-19. Pemerintah bisa mendapat dana tambahan untuk memperkuat APBN dan menstimulus perekonomian.

Bukan hanya ekonomi, penarikan utang BLBI akan membuat sistem perpolitikan nasional lebih sehat. Satgas BLBI, sebelum masa tugasnya berakhir pada Desember 2023, seharusnya bisa menarik seluruh utang yang selama ini mengendap. Kalau pemerintah benar-benar punya keseriusan dan keberanian yang besar, saya kira target pada 2023 tuntas bukanlah hal yang tidak mungkin.

Baca Juga :  Akses Vaksin Covid-19 yang Berkeadilan

Sudah beberapa kali ganti presiden, namun masalah ini belum terselesaikan. Saya kira akan sangat bagus jika Presiden Jokowi bisa menyelesaikannya. Agar ke depan kita tak lagi terbebani masalah yang tidak hanya menghambat perekonomian, tapi juga menjadi komoditas politik yang memecah belah anak bangsa.

Sagas BLBI juga seharusnya bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait apa yang menjadi masalah di sini. Tak sekadar menagih, tapi juga menjelaskan seperti apa kasus BLBI sebenarnya. Transparansi penyelesaian kasus itulah yang seharusnya ditingkatkan. Kasus ini harus dituntaskan agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Praktik-praktik itulah yang seharusnya dijelaskan sedetail-detailnya supaya masyarakat memahami. (*)

 

PITER ABDULLAH, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

 Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

 

APA yang dibutuhkan untuk menuntaskan kasus BLBI adalah keseriusan pemerintah itu sendiri. Kita hanya bisa wait and see. Menunggu dan melihat seperti apa upaya yang dikerahkan kali ini akan membuahkan hasil. Kalau pemerintah serius, alhamdulillah. Kalau tidak serius, ya akan mengulang seperti yang sebelum-sebelumnya.

Ini bukan tentang siapa yang menjadi dewan pengawas atau siapa yang tergabung dalam satgas BLBI. Yang menjamin kasus ini cepat terselesaikan atau tidak. Masalah ini sengkarutnya sudah terlalu lama dan menyangkut kekuasaan di masa lalu. Kita tahu, oligarki kekuasaannya sangat kuat. Ini juga menyangkut konglomerat masa lalu yang hingga kini masih memiliki kekuatan.

Ini juga bukan tentang butuh waktu berapa lama untuk menuntaskan. Jangankan sampai 2023 atau sesuai masa kerja satgas, masalah ini diselesaikan dalam hitungan hari juga bisa. Semuanya sudah jelas. Nama-nama juga sudah jelas. Kalau mau kan tinggal ditangkap saja. Sekali lagi, ini tentang keseriusan saja.

Baca Juga :  Kebebasan Akademik dan Jaminan Perlindungannya

Kaitannya dengan iklim investasi, kasus ini merupakan urusan dalam negeri. Yang sedang dikejar-kejar adalah warga negara Indonesia. Permasalahannya adalah permasalahan lama. Kasusnya juga kasus hukum. Jadi, rasanya tidak akan berpengaruh buruk ke investor.

Namun, di sisi lain, jika konteksnya adalah meningkatkan konfidensi dan kepercayaan investor, itu mungkin saja terjadi. Sebab, jika upaya kali ini berhasil, bisa berpengaruh positif. Itu membuktikan bahwa penegakan hukum kita diperbaiki dan ditingkatkan. Seharusnya bisa memunculkan konfidensi investor.

Jika pemerintah saat ini berhasil menarik utang BLBI, dampaknya akan sangat baik. Khususnya bagi pendanaan anggaran di masa pandemi Covid-19. Pemerintah bisa mendapat dana tambahan untuk memperkuat APBN dan menstimulus perekonomian.

Bukan hanya ekonomi, penarikan utang BLBI akan membuat sistem perpolitikan nasional lebih sehat. Satgas BLBI, sebelum masa tugasnya berakhir pada Desember 2023, seharusnya bisa menarik seluruh utang yang selama ini mengendap. Kalau pemerintah benar-benar punya keseriusan dan keberanian yang besar, saya kira target pada 2023 tuntas bukanlah hal yang tidak mungkin.

Baca Juga :  Akses Vaksin Covid-19 yang Berkeadilan

Sudah beberapa kali ganti presiden, namun masalah ini belum terselesaikan. Saya kira akan sangat bagus jika Presiden Jokowi bisa menyelesaikannya. Agar ke depan kita tak lagi terbebani masalah yang tidak hanya menghambat perekonomian, tapi juga menjadi komoditas politik yang memecah belah anak bangsa.

Sagas BLBI juga seharusnya bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait apa yang menjadi masalah di sini. Tak sekadar menagih, tapi juga menjelaskan seperti apa kasus BLBI sebenarnya. Transparansi penyelesaian kasus itulah yang seharusnya ditingkatkan. Kasus ini harus dituntaskan agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Praktik-praktik itulah yang seharusnya dijelaskan sedetail-detailnya supaya masyarakat memahami. (*)

 

PITER ABDULLAH, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

 Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

 

Terpopuler

Artikel Terbaru