Anggota
Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus, mengapresiasi PT Krakatau Steel (KS) yang
berhasil membukukan laba sesuai laporan keuangan yang diaudit auditor PWC.
Diketahui, sebelumnya BUMN yang bergerak di industri baja itu dikabarkan
bangkrut.
“Ini
sebuah kemajuan yang menggembirakan setelah bertahun-tahun kita mendapat kabar
buruk soal Krakatau Steel, bahkan diisukan akan bangkrut,†ujar Deddy dalam
keterangan tertulis pada JawaPos.com, Jumat (29/2).
Sebagaimana
diketahui, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berhasil meraih laba bersih sebesar
USD 74,1 juta pada kuartal I tahun 2020. Emiten berkode KRAS ini akhirnya
mencatat laba dalam 8 tahun terakhir. Perbaikan kinerja perusahaan di kuartal I
tahun 2020 terutama disebabkan penurunan beban pokok pendapatan sebesar 39,8
persen dan penurunan biaya administrasi dan umum sebesar 41,5 persen.
“Sudah
lama diketahui bahwa selain keputusan investasi bisnis yang salah beberapa
tahun lalu, inefisiensi dan bahkan penggarongan adalah penyakit yang paling
akut dari PT Krakatau Steel,†kata Deddy.
Karena
itu, lanjutnya tidak mengherankan ketika manajemen berhasil menekan biaya opex
(operating expenses) induk sebesar 31 persen YoY dan optimalisasi tenaga kerja
meningkat sebesar 43 persen.
“Artinya
perseroan berhasil melakukan penghematan biaya sebesar USD 130 juta pada
kuartal I tahun 2020,†sambungnya.
Menurut
Deddy, manajemen Krakatau Steel belum saatnya berpuas diri sebab tantangan
internal dan eksternal yang dihadapi masih cukup besar. Oleh karena itu, ia
menyarankan manajemen Krakatau Steel dan Kementerian BUMN bekerja sama
memanfaatkan momentum ini untuk melakukan restrukturisasi bisnis secara
menyeluruh.
“Banyak
anak perusahaan yang tidak sesuai core bisnis dan menjadi beban harus
dilikuidasi atau dikerjasamakan untuk mengurangi beban dan memaksimalkan energi
pada fokus bisnis Krakatau Steel. Perlu ditinjau kembali semua strategi bisnis
termasuk kemitraan investasi,†ujarnya.
Deddy
berharap agar Kementerian BUMN menerapkan model efisiensi Krakatau Steel ini di
berbagai BUMN lain. Masalah semua BUMN itu hampir sama, inefisiensi bisnis yang
akut dan fokus serta strategi bisnis yang tidak jelas.
“Saya
yakin Pak Erick Tohir sebagai Menteri BUMN memahami dan sudah mulai mengerjakan
ini,†kata Deddy.
“Saya
berharap beliau memimpin restrukturisasi bisnis besar-besaran di BUMN seperti
Pertamina, PLN, Telkom, BUMN Karya dan Himbara secara profesional, market base
dan bukan dengan PMN,†sambungnya lagi.
Karena
itu, kata Deddy, PMN dapat difokuskan pada BUMN pangan seperti PT Rajawali
Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), Garam (Persero), PT
Perikanan Nusantara (Persero), PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia
(Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
(Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero).
“Selain
cluster pangan, Kementerian BUMN harus memberikan perhatian kepada cluster
industri strategis. Ini penting untuk mengurangi impor di bidang-bidang
strategis dan berpengaruh terhadap ketahanan nasional,†pungkasnya.