26.7 C
Jakarta
Saturday, September 21, 2024

Tenang, Mendes Pastikan 2021 Dana Desa Masih Ada

JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan dana desa yang
dikucurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa akan tetap berlanjut dan
akan ada peningkatan dari tahun ke tahun.

“Saya pastikan dana desa ini akan
tetap ada dan akan selalu meningkat, kecuali tahun 2021 mendatang jumlahnya
sama dengan tahun ini, itu disebabkan Covid-19,” kata Mendes di sela
kunjungannya ke Kota Pariaman, Jumat (24/7).

Mendes mengatakan, besaran dana
desa pada tahun 2021 nantinya belum ada penambahan, jumlahnya masih sama dengan
tahun 2020. Hal itu sebab ekonomi Indonesia yang sedang mengalami gejolak
akibat pandemi Covid-19.

Abdul Halim mengatakan, pihaknya
akan selalu berkomitmen pada pembangunan desa. Sebab menurutnya, jika desa-desa
di Indonesia bisa makmur dan mandiri, maka angka kemiskinan di Indonesia juga
dipastikan menurun. “Kalau di semua desa ini sudah tidak ada lagi yang miskin,
maka tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Karena Indonesia adalah desa dan
desa adalah Indonesia,” katanya.

Baca Juga :  Perokok Dianggap Penyebab Defisit BPJS Kesehatan

Untuk itu, Mendes berencana, ke
depan akan meluncurkan suatu sistem yang bisa memantau desa-desa di Indonesia
dengan hanya menggunakan aplikasi. “Aplikasi ini nanti akan dirampungkan dalam
2020 ini, dan saya tinggal klik saja semua desa bisa terpantau. Nanti dengan
ini kita akan bisa memantau semua yang ada di desa, pontensi-potensi termasuk
dengan hasil yang ada di desa itu,” ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) telah mengingatkan agar tidak ada penyelewengan bantuan langsung
tunai dana desa (BLT DD) oleh Kemendesa PDTT. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango berharap ada transparansi dalama penyaluran dana
desa.

“Besok lusa kita berharap tidak
ada efek yang tidak baik dari pelaksanaan kegiatan,” ujar Nawawi saat diskusi
daring “Transparansi BLT Dana Desa dan Reformasi Birokrasi”, di Jakarta, belum
lama ini.

Baca Juga :  Jokowi Resmi Lantik Idham Aziz Sebagai Kapolri

Nawawi mengatakan, KPK akan
senantiasa mengecek sejauh mana capaian yang telah dilakukan oleh Kemendes PDTT
soal penyaluran dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran BLT Dana
Desa.

“Kami hanya memang datang untuk
melihat sejauh mana capaian yang telah dilakukan oleh Pak Menteri dan jajaran
berkenaan dengan soal tugas BLT Dana Desa ini. Kami juga tentu ingin mendengar
kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan ini,” ujar Nawawi.

Kemendes PDTT telah menyalurkan
Rp8,3 triliun untuk BLT Dana Desa guna menangani dampak COVID-19 di tingkat
desa. Angka tersebut terdiri dari Rp4,63 triliun untuk BLT Dana Desa tahap
pertama, sedangkan sisanya merupakan gabungan dari Dana Desa untuk penyaluran
BLT Dana Desa tahap kedua dan ketiga.

JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan dana desa yang
dikucurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa akan tetap berlanjut dan
akan ada peningkatan dari tahun ke tahun.

“Saya pastikan dana desa ini akan
tetap ada dan akan selalu meningkat, kecuali tahun 2021 mendatang jumlahnya
sama dengan tahun ini, itu disebabkan Covid-19,” kata Mendes di sela
kunjungannya ke Kota Pariaman, Jumat (24/7).

Mendes mengatakan, besaran dana
desa pada tahun 2021 nantinya belum ada penambahan, jumlahnya masih sama dengan
tahun 2020. Hal itu sebab ekonomi Indonesia yang sedang mengalami gejolak
akibat pandemi Covid-19.

Abdul Halim mengatakan, pihaknya
akan selalu berkomitmen pada pembangunan desa. Sebab menurutnya, jika desa-desa
di Indonesia bisa makmur dan mandiri, maka angka kemiskinan di Indonesia juga
dipastikan menurun. “Kalau di semua desa ini sudah tidak ada lagi yang miskin,
maka tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Karena Indonesia adalah desa dan
desa adalah Indonesia,” katanya.

Baca Juga :  Perokok Dianggap Penyebab Defisit BPJS Kesehatan

Untuk itu, Mendes berencana, ke
depan akan meluncurkan suatu sistem yang bisa memantau desa-desa di Indonesia
dengan hanya menggunakan aplikasi. “Aplikasi ini nanti akan dirampungkan dalam
2020 ini, dan saya tinggal klik saja semua desa bisa terpantau. Nanti dengan
ini kita akan bisa memantau semua yang ada di desa, pontensi-potensi termasuk
dengan hasil yang ada di desa itu,” ucap dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) telah mengingatkan agar tidak ada penyelewengan bantuan langsung
tunai dana desa (BLT DD) oleh Kemendesa PDTT. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango berharap ada transparansi dalama penyaluran dana
desa.

“Besok lusa kita berharap tidak
ada efek yang tidak baik dari pelaksanaan kegiatan,” ujar Nawawi saat diskusi
daring “Transparansi BLT Dana Desa dan Reformasi Birokrasi”, di Jakarta, belum
lama ini.

Baca Juga :  Jokowi Resmi Lantik Idham Aziz Sebagai Kapolri

Nawawi mengatakan, KPK akan
senantiasa mengecek sejauh mana capaian yang telah dilakukan oleh Kemendes PDTT
soal penyaluran dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran BLT Dana
Desa.

“Kami hanya memang datang untuk
melihat sejauh mana capaian yang telah dilakukan oleh Pak Menteri dan jajaran
berkenaan dengan soal tugas BLT Dana Desa ini. Kami juga tentu ingin mendengar
kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan ini,” ujar Nawawi.

Kemendes PDTT telah menyalurkan
Rp8,3 triliun untuk BLT Dana Desa guna menangani dampak COVID-19 di tingkat
desa. Angka tersebut terdiri dari Rp4,63 triliun untuk BLT Dana Desa tahap
pertama, sedangkan sisanya merupakan gabungan dari Dana Desa untuk penyaluran
BLT Dana Desa tahap kedua dan ketiga.

Terpopuler

Artikel Terbaru