Ibu Kota Baru Berkonsep Kota Pancasila

Desain
ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru mengusung konsep Kota Pancasila
dengan simpang lima tugu Pancasila sebagai pusat. Itu tergambar dalam
visualisasi desain IKN yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR).

Tugu Pancasila akan menjadi pusat kota. Wujudnya tugu tinggi
dengan bentuk segi lima. Lima ruas jalan utama -masing-masing bernama Poros
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan- akan bertemu di
kompleks tugu Pancasila itu. Dengan poros paling lebar adalah Poros Ketuhanan
yang berada di sebelah atas atau arah utara kompas.

Istana kepresidenan berada di sebelah bawah atau arah selatan
kompas. Diapit oleh Poros Persatuan dan Poros Kerakyatan. Berada di tengah
kawasan hutan kota dengan beberapa kolam. Di belakang kompleks itu, berjejer
perumahan menteri yang berdampingan dengan pejabat TNI-Polri.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh
Atmawidjaja mengungkapkan, desain Kota Pancasila disesuaikan dengan falsafah
dan ideologi bangsa, yakni Pancasila. Tata letak kota di lima poros tersebut
juga disesuaikan dengan setiap sila.

“Misalnya Poros Kerakyatan, nanti di situ ada gedung DPR/MPR.
Lalu, Poros Ketuhanan, nanti ada masjid agung dan fasilitas ibadah lainnya,”
jelas Endra kepada Jawa Pos kemarin
(21/8).

Dia
menyatakan, sebenarnya desain tersebut sama sekali jauh dari kata final. Desain
itu dipakai Kementerian PUPR dalam rapat-rapat musyawarah tentang ibu kota.
“Dalam pertemuan itu kan susah menggambarkan ide tentang kota baru dengan
berbagai macam konsepnya. Jadi, dibuatlah visualisasi,” katanya.

Dia menambahkan, desain itu sudah melalui kolaborasi dengan para
ahli arsitektur dan tata kota. Selain konsep tata letak dengan dasar Pancasila,
IKN akan mengadopsi konsep compact city, layaknya kota-kota besar seperti
Manhattan dan Hongkong.

Compact
city adalah membangun kota dengan kepadatan tinggi (high
density), tetapi dengan penggunaan lahan yang seminimal mungkin.
Endra menyatakan, nanti IKN memiliki infrastruktur yang lebih padat per meter
perseginya.

Konsekuensinya, kebanyakan bangunan akan berbentuk vertikal.
“Jadi, bukan lagi kota yang tumbuh horizontal karena akan membabat banyak
lahan,” jelasnya.

Hal yang tidak boleh dilupakan, kata Endra, adalah unsur smart
city. Artinya, kota yang terintegrasi dengan sistem akses internet
dan teknologi. Baik dalam transportasi, kegiatan perbelanjaan, penggunaan
energi yang efisien, serta kualitas hidup dan kesehatan yang baik.

Kriteria
penentuan lokasi ibu kota baru, antara lain, berlokasi strategis dan berada di
tengah wilayah Indonesia. Kemudian, tersedia lahan milik pemerintah atau BUMN
perkebunan yang luas agar biaya investasinya bisa rendah.

“Lahan juga harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi,
tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut,” kata Deputi
Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Bappenas Rudy S. Prawiradinata.

Selain itu, IKN harus mempunyai sumber daya air yang cukup serta
bebas pencemaran lingkungan. IKN juga harus dekat dengan kota existing atau
kota yang sudah berkembang supaya investasi awal infrastrukturnya bisa
diefisiensikan. Investasi infrastruktur itu meliputi akses mobilitas atau
logistik seperti bandara, pelabuhan, jalan, layanan air minum, sanitasi,
listrik, serta jaringan komunikasi.

Selain Kalimantan Barat dan Selatan, salah satu provinsi yang
sudah dikaji sebagai calon ibu kota negara adalah Kalimantan Timur (Kaltim).
Kaltim memiliki luas deliniasi kawasan 180.965 hektare (ha).

Pindah ASN

Selain urusan lokasi dan desain ibu kota negara yang baru,
masalah perpindahan kegiatan pemerintahan juga menarik perhatian. Pasalnya,
jika pusat pemerintahan dipindah, otomatis aparatur sipil negara (ASN) di
tingkat pusat juga harus diboyong.

Menanggapi isu tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin menuturkan, pihaknya sudah
mengantongi data terkait dengan pemindahan ASN itu. Diperkirakan, yang ikut pindah
sekitar 800 ribu orang.

“Tinggal ibu kotanya di mana, tinggal pindah,” ujar Syafruddin
yang ditemui seusai acara Penandatanganan MoU dan Launching Double Degree di
Jakarta kemarin.

Dia menegaskan, para ASN harus siap jika nanti dipindahkan.
Sebab, seluruh kementerian dan lembaga bakal beralih ke Pulau Kalimantan.
“Enggak mungkin tinggal di sini (Jakarta),” ujar mantan Wakapolri tersebut.

Berbeda dengan Men PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Bima Haria Wibisana justru menuturkan bahwa tidak semua ASN pusat bakal ikut
dipindah. Mereka yang bertugas untuk urusan layanan publik tetap berada di
Jakarta.(jpg)