PROKALTENG.CO – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Penegasan itu disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI membahas penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran KemenP2MI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, Senin (15/9/2025).
Mukhtarudin menuturkan, KemenP2MI akan memastikan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2025 dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan PMI. Ia menekankan, pelayanan kepada pekerja migran harus semakin prima, baik dalam penempatan yang aman dan prosedural, kepulangan, hingga program peningkatan kapasitas dan kesejahteraan keluarga PMI.
Hingga 12 September 2025, realisasi anggaran KemenP2MI mencapai Rp341,3 miliar atau 69,01 persen dari pagu awal Rp494,6 miliar. Setelah adanya persetujuan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp192,8 miliar oleh Kementerian Keuangan pada 19 Agustus 2025, total pagu anggaran meningkat menjadi Rp687,4 miliar. Kondisi ini membuat persentase realisasi berada di angka 49,65 persen.
“Realisasi anggaran memang belum maksimal karena penambahan ABT baru disetujui Agustus lalu. Selain itu, revisi efisiensi anggaran baru tuntas pada akhir Maret 2025. Namun, kami sudah menyiapkan langkah percepatan pada Triwulan III dan IV dengan proyeksi realisasi akhir mencapai 97–98 persen,” jelas Mukhtarudin.
Ia menegaskan, rendahnya persentase realisasi bukan karena lambatnya penyerapan, melainkan akibat tambahan pagu yang signifikan. “Saya sudah meminta jajaran eselon mempercepat penyerapan anggaran dengan tetap menjaga akuntabilitas. Anggaran tidak boleh hanya sekadar habis, tetapi harus menghasilkan outcome nyata bagi PMI,” tegasnya.
Untuk percepatan, KemenP2MI menyiapkan empat strategi utama, yakni penyusunan rencana kegiatan sesuai timeline, penyelesaian petunjuk teknis peningkatan kapasitas, kepulangan, dan kewirausahaan, kolaborasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa.
“Penyelesaian juknis menjadi pondasi agar kegiatan di lapangan segera berjalan. Setelah itu, kolaborasi dengan stakeholder akan dipercepat sehingga serapan anggaran meningkat pada Triwulan III dan IV,” ujarnya.
Mukhtarudin juga memaparkan arah anggaran 2026 yang mencapai Rp546,3 miliar dengan alokasi terbesar untuk program dukungan manajemen, penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan PMI.
“Kami sadar tantangan ke depan semakin besar. Namun, berapa pun anggaran yang tersedia harus digunakan sebaik-baiknya. Yang terpenting, layanan kepada PMI tetap prima, mulai dari penempatan yang aman, fasilitasi kepulangan, hingga peningkatan ekonomi keluarga pekerja migran,” tandasnya.
Menurut dia, serapan anggaran yang optimal akan menjadi modal untuk memperkuat layanan dan meningkatkan kepercayaan publik kepada negara. (tim)