Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta seluruh yayasan dana pensiun
dan asuransi milik pemerintah (BUMN, red) harus segera di audit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya agar tidak ada lagi kasus seperti Jiwasraya
dan kepentingan masyarakat dan negara bisa diselamatkan.
Selain itu, audit juga bertujuan agar bisa mendapat gambaran
jelas tentang bagaimana skema investasi dan prosedur investasi yang
dilakukannya.
“Usai terbongkarnya skandal Jiwasraya, yang menurut dugaan
sementara Kejaksaan Agung per Agustus 2019 kerugian negara mencapai Rp 13,7
triliun, kini mulai terkuak investasi PT Asabri sepanjang tahun 2019 yang
ambles di 12 perusahaan dengan nilai total kerugian ditaksir melebihi Rp 10
triliun,†ucap Bamsoet kepada JawaPos.com, Senin (13/1).
Karena itu, lanjut Bamsoet, audit menyeluruh perlu segera
dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi.
Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi
lainnya.
Diketahui, setidaknya saat ini ada lebih kurang tujuh BUMN yang
bergerak di bidang asuransi, yakni PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT
Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor
Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Tak hanya terhadap BUMN Asuransi, mantan ketua Komisi III DPR RI
yang membidangi Hukum dan mantan Ketua DPR RI ini juga menilai perlunya dilakukan
audit terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan.
Walaupun keduanya tak termasuk dalam BUMN, namun sebagai badan
hukum yang mengelola uang rakyat, audit juga perlu dilakukan agar rakyat tak
menjadi korban sebagaimana skadal Jiwasraya dan dugaan skandal di ASABRI.
“Di Akhir 2018, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 359,4
triliun. Per Mei 2019, dana kelolaannya mencapai Rp 391 triliun. Di akhir
September 2019, ditaksir meningkat mencapai Rp 412 triliun. Uang sangat besar
ini harus dikelola secara hati-hati dan diawasi secara ketat. Jangan sampai
dikemudian hari ada berita serupa sebagaimana yang terjadi pada Jiwasraya,â€
tegas Bamsoet.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menegaskan,
audit kinerja dan audit menyeluruh sangat penting karena usai merebaknya
Jiwasraya dan Asabri, publik kini penuh kecurigaan dan khawatir praktik
hangky-pangky antara pengelola dana masyarakat/negara, OJK dan penikmat dana
tersebut itu dengan modus yang juga sama terjadi di berbagai perusahaan BUMN
lainnya.
Padahal sejatinya, pengelolaan dana pensiun ataupun asuransi tak
boleh dilakukan serampangan karena menyangkut hajat hidup rakyat. Karena itu,
Meneg BUMN Erick Tohir harus bisa menyelesaikannya dan menata ulang pengelolaan
BUMN yang amburadul ini.
“Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Akibat skandal
Jiwasraya, rakyat yang sudah bersusah payah menyisihkan uangnya untuk masa
depan hari tua untuk kesehatan dan pendidikan, bukannya menikmati kebahagiaan
melainkan menikmati pilu,†ucap Bamsoet.
“Belum lagi menurunnya kepercayaan internasional terhadap
pengelolaan BUMN. Kejadian memalukan ini tak boleh terulang, sudah cukup
penderitaan yang diterima rakyat tanpa perlu ditambah menderita akibat tata
kelola manajemen BUMN yang lama yang tak beres,†pungkas Bamsoet.(jpc)