PEMERINTAH
Arab Saudi memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang dilarang berkunjung.
Kebijakan mendadak itu membuat ratusan jamaah umrah batal berangkat.
Pelaksanaan haji pun semakin diliputi ketidakpastian.
Selain Indonesia, ada 19 negara yang juga di-blacklist
Saudi. Yakni, Argentina, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Brasil, Jerman, dan
Inggris. Kemudian, Jepang, Italia, Pakistan, Irlandia, Portugal, Turki, Afrika
Selatan, Swedia, Swiss, Prancis, Lebanon, Mesir, dan India. Kebijakan yang
berlaku mulai kemarin itu bertujuan meredam persebaran Covid-19 di Saudi.
Salah satu travel yang terdampak penutupan tersebut
adalah travel haji dan umrah Assuniyah di Jember. Ahmad Ghonim Jauhari selaku
pengelola travel Assuniyah mengatakan, pihaknya sebenarnya akan memberangkatkan
jamaah umrah pada 12 Februari. ’’Ada 23 jamaah yang siap berangkat. Jadi 24
jamaah termasuk saya,’’ katanya kemarin.
Kini, dia terpaksa menunda keberangkatan. Hal itu sudah
disampaikan kepada jamaah. Para jamaah pun menerima keputusan tersebut.
Pria yang akrab disapa Gus Ghonim itu melanjutkan, harga
paket umrahnya Rp 26 juta. Rencananya, terbang dari Bandara Juanda Surabaya,
Sidoarjo, menuju Jeddah dengan menggunakan maskapai Lion Air.
Di sisi lain, Kabid Umrah Asosiasi Penyelenggara Haji dan
Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary sangat prihatin dengan
pengumuman dari Arab Saudi itu. ’’Padahal, penyelenggara umrah sedang
semangat-semangatnya promosi,’’ ujarnya.
Selain itu, pihak travel umrah bersemangat karena usia
jamaah diperlonggar menjadi 18–60 tahun mulai 22 Januari lalu. Zaky mengatakan,
kantor travel umrah yang sebelumnya tutup mulai membuka operasional kembali.
Tetapi, sekarang jadi kembali tidak jelas.
Dia mengakui, salah satu pertimbangan Saudi adalah
peningkatan kasus Covid-19 di sana. Zaky menyebutkan, Saudi sudah mengumumkan
menang melawan pandemi Covid-19 pada 13 Desember 2020. Salah satu indikatornya
adalah rata-rata kasus harian yang di bawah 150, dengan jumlah kesembuhan
mencapai 90 persen.
Saudi menjadi negara keempat yang paling aman dikunjungi
di tengah pandemi. Namun, pada 2 Februari lalu, kasus Covid-19 di Saudi
meningkat. Jumlahnya mencapai 310 kasus dan empat kasus meninggal.
Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah Eko
Hartono menyampaikan, masih ada 589 jamaah umrah Indonesia yang berada di
Saudi. Mereka belum melaksanakan ibadah umrah sama sekali. Eko memastikan bahwa
mereka tetap diperbolehkan melanjutkan ibadah dan akan dibantu agar bisa
kembali ke tanah air sesuai jadwal. Karena itu, dia meminta mereka tak panik.
’’Kami akan berkoordinasi dengan airlines dan instansi di Saudi supaya mereka
bisa tetap pulang sesuai rencana,’’ ungkapnya.
Kepulangan jamaah tersebut juga ditegaskan Konsul Haji
KJRI Jeddah Endang Jumali. Dia memastikan keputusan itu tidak mengganggu jadwal
kepulangan jamaah umrah. ’’Kalau untuk keluar dari Saudi, tidak ada masalah,’’
ucapnya.
Sebagai informasi, penyelenggaraan ibadah umrah dibuka
oleh Saudi untuk warga negara non-Saudi pada 1 November 2020 hingga 2 Februari
2021. Selama rentang waktu tersebut, total jamaah umrah asal Indonesia mencapai
2.603 orang.
Keputusan Saudi menutup akses untuk Indonesia juga
berimbas pada rencana penyelenggaraan haji. Sangat mungkin haji tahun ini
kembali ditiadakan. Indikasinya, banyak persiapan yang belum dilakukan
Kementerian Agama (Kemenag). Misalnya, rekrutmen petugas haji yang biasanya
dimulai pertengahan Februari hingga kini belum dibuka.
Besaran biaya haji juga belum diputuskan. Tahun lalu,
meskipun haji dibatalkan karena pandemi, biaya haji diputuskan pada 30 Januari
atau sekitar 5 bulan sebelum penerbangan perdana jamaah haji.
Nah, tahun ini, pemerintah bersama Komisi VIII DPR baru
menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) biaya haji 2021. Padahal, waktu
yang tersisa tinggal empat bulan. Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas
menyatakan, jika menggunakan acuan kondisi normal, rombongan haji tahun ini mulai
diberangkatkan pada 15 Juni.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag
Oman Fathurahman mengakui, belum banyak perkembangan persiapan haji 2021.
Termasuk soal biaya haji yang belum ditetapkan. ’’(Masih, Red) Menyusun
skema-skema anggaran BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji, Red),’’ terangnya
saat dikonfirmasi kemarin.
Penyusunan biaya haji tahun ini berbeda dengan tahun
lalu. Tahun lalu, harga ongkos haji disusun tanpa ada penyesuaian dengan
kondisi pandemi Covid-19. Tetapi, tahun ini, penyusunan biaya haji disesuaikan
dengan skenario penyelenggaraan haji di tengah pandemi.
Kemenag sudah menetapkan skenario haji 2021. Mulai
skenario haji berjalan dengan kuota normal, haji dengan kuota dibatasi, hingga
skenario terburuk tidak ada haji seperti periode 2020. Nah, ongkos haji antara
kuota normal dan kuota separo berbeda. Semakin sedikit jumlah jamaah haji,
biayanya semakin mahal.
Oman mengatakan, seharusnya saat ini rekrutmen petugas
haji sudah selesai. Namun, Kemenag bisa saja menggunakan hasil seleksi petugas
haji 2020 yang berhenti di tengah jalan.
Soal kontrak layanan haji di Arab Saudi, lanjut Oman,
sudah dilakukan sejumlah pendekatan. Dia menjelaskan, komunikasi kontrak
layanan haji dilakukan sejak tahun lalu. Penyedia layanan haji 2021 bisa
menggunakan perusahaan yang lolos seleksi penyedia layanan tahun lalu.
Sebagaimana diketahui, tahun lalu Kemenag sudah melakukan
seleksi atau penjaringan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Baik itu
katering, hotel, maupun transportasi. Namun, seluruhnya terhenti karena
pandemi. ’’(Kontrak, Red) akan terus diperbarui sesuai update,’’ ungkapnya.
Kontrak layanan haji juga bergantung jumlah jamaah yang akan berangkat tahun ini.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi
menuturkan, keputusan Saudi memasukkan Indonesia dalam ’’daftar hitam’’ membuat
penyelenggaraan haji semakin tidak pasti. Apalagi, penyelenggaraan haji yang
mengacu pada kalender Hijriah semakin maju setiap tahunnya.
’’Keputusan Saudi harus menjadi wake-up call bagi
pemerintah Indonesia. Khususnya Satgas Covid-19,’’ tegasnya kemarin. Pemerintah
Indonesia harus serius menangani persebaran Covid-19. Sebab, penanganan
Covid-19 di Indonesia juga dipantau oleh negara-negara lain. Termasuk Arab
Saudi.