Panitia seleksi calon
pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan 10 nama
kandidat pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo pada Senin (2/9). Sejumlah guru
besar pun memberikan saran kepada pengambil keputusan perihal sosok yang layak
memimpin lembaga antirasuah.
Rektor Universitas
Al-Azhar, Prof Asep Syaifuddin menilai, KPK harus diisi oleh orang-orang yang
berintegritas tinggi dan berjiwa besar untuk kemajuan NKRI. “Jadi, di dalam KPK
adalah orang-orang yang bersih, jujur, bermoral tinggi, independen, dan tidak
punya kepentingan apa-apa selain untuk menjadikan negara ini bersih dari
korupsi,†kata Asep Syaifuddin dalam keterangannya, Minggu (1/9).
Senada, Guru Besar
Universitas Soedirman, Prof Hibnu Nugroho menegaskan, integritas, independensi,
dan profesionalitas merupakan harga mati bagi pimpinan KPK. “Seandainya tidak
memenuhi harapan publik, Pansel dan DPR tidak memaksakan untuk memilihnya,â€
harapnya.
Guru Besar Universitas
Islam Indonesia, Prof Mahfud MD mengingatkan bahwa KPK merupakan anak kandung
reformasi. Lembaga ini telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang
masa depan perang melawan korupsi di Indonesia.
“Oleh sebab itu,
jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner,†ucapnya.
Sementara itu Guru
Besar Politik LIPI, Prof Syamsudin Haris menambahkan, pimpinan KPK mendatang
tidak boleh punya konflik kepentingan dalam menjalankan agenda pemberantasan
korupsi. “Terlampau besar risiko yang ditanggung bangsa kita apabila KPK lumpuh
dan maling-maling itu berkuasa,†pungkasnya.
Untuk diketahui,
sampai saat ini terdapat 20 nama tersisa dari serangkaian seleksi yang dihelat
Pansel Capim KPK. Mereka yang lolos sampai tahap wawancara dan uji publik,
antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Direktur Pembinaan Jaringan
Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, Wakil Kepala Badan
Reserse Kriminal Inspektur Jenderal Antam Novambar.
Kemudian Kapolda
Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri, Kepala Biro Perawatan
Personel Staf Sumber Daya Manusia (Karowatpers SSDM) Polri Brigadir Jenderal
Sri Handayani, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Sri
Herwanto.
Jaksa Johanis Tanak,
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, jaksa Supardi, auditor
BPK I Nyoman Wara, advokat Lili Pintauli Siregar, pensiunan jaksa Jasman
Pandjaitan, hakim Nawawi Pomolango.
Selanjutnya dosen
Luthfi Jayadi Kurniawan, dosen Neneng Euis Fatimah dan dosen Nurul Ghufron, PNS
Sekretaris Kabinet Roby Arya, PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo,
Penasihat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Jimmy Muhamad Rifai Gani serta
Karyawan BUMN Cahyo RE Wibowo.(jpg)