JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian ESDM agar segera memberikan penugasan kepada PT PLN melalui penyertaan modal negara (PMN) untuk mempercepat elektrifikasi nasional melalui program listrik Desa.
Menurut Mukhtarudin, dengan adanya program Listrik Desa, maka PLN dalam hal ini akan membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan tertinggal dan terluar (3T).
“Saya kira PMN penting demi mewujudkan pemerataan pembangunan agar terciptanya keadilan energi bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandas Mukhtarudin, Jumat 21 Juni 2024.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengaku lambatnya progres program listrik Desa tersebut karena tidak adanya penyertaan modal negara bagi PLN di tahun 2023 dan 2024.
“PLN ini kan butuh PMN karena dapat meningkatkan rasio elektrifikasi atau tingkat perbandingan dan rasio desa berlistrik (RDB,” imbuh Mukhtarudin.
Apalagi, lanjut Mukhtarudin, Presiden Joko Widodo menginginkan agar seluruh desa di Indonesia dapat segera menikmati listrik pada tahun 2024 ini.
“Listrik desa adalah kebijakan Nasional tapi tidak disertai dengan anggaranya. Nah itu yang menjadi kendala. Kebijakan ada anggarannya gak disiapkan terutama pada 2024. Gak ada sama sekali anggaran dari pemerintah terkait listrik desa. Walaupun itu baru 100 sekian desa,” ungkap Mukhtarudin.
Kendati demikian, Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan ini mengapresiasi PT PLN yang telah menyediakan anggaran dari mereka sendiri untuk listrik desa secara nasional termasuk di Propinsi Kalimantan Tengah.
“Harapan saya program listrik Desa ini merupakan suatu keharusan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Mukhtarudin.
Diketahui, PT PLN telah menyusun road map listrik desa untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% di tahun 2024 ini dengan total kebutuhan anggaran Rp. 23,95 triliun.
Namun dengan tidak masuknya penyertaan modal negara untuk listrik desa di APBN 2023 dan 2024 rasio elektrifikasi 100% baru akan tercapai pada 2027 mendatang. (tim)