Ini Alasan BEM UI Tolak Undangan Presiden Dialog di Istana

JAKARTA – Ada alasan tersendiri bagi Ketua Badan Eksekutif
Indonesia Universitas Indonesia (BEM UI), Manik Margana Mahendra menolak
undangan Presiden Joko Widodo untuk berdialog di Istana Negara.

Dalam sebuah video yang beredar,
Manik menjelaskan bahwa penolakan undangan tersebut tak lain karena tak
melibatkan masyarakat.

“Kami menyayangkan undangan
terbuka hari ini yang hanya ditujukan kepada mahasiwa, tetapi tidak mengundang
elemen masyarakat terdampak lainnya,” ujarnya Manik, Jumat (27/9).

“Gerakan reformasi dikorupsi
merupakan gerakan seluruh elemen masyarakat,” sambungnya.

Manik menjelaskan, demonstrasi
yang terjadi beberapa hari ke belakang merupakan akumulasi kekecewaan
masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik
Indonesia atas segala permasalahan yang terjadi, bukan semata-mata hanya sekadar
keresahan mahasiswa.

“Seperti Karhutla di Sumatera dan
Kalimantan, pengesahan RUU yang bermasalah, represifitas aparat di beberapa
daerah, serta masalah lain yang mengancam demokrasi dan pemberantasan korupsi,”
terang Manik.

Selain itu, ia juga mengecam
segala bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada aktivis dan
pers.

Oleh karena itu, BEM UI menuntut
presiden menindak lanjuti secara tegas segala bentuk tindakan represif yang
telah dilakukan aparat kepada seluruh masa aksi serta pers.

“Serta menuntut presiden untuk
segera membebaskan aktivis yang dikriminalisasi, ” pungkas Manik.

Melalui Menteri Pertahanan
Ryamizard Ryacudu, pemerintah mengumpulkan seluruh petinggi BEM se-Indonesia,
Kamis (26/9). Dalam diskusi yang digelar di Istana Negara, pemerintah melakukan
dialog bersama dengan sekitar 70-an mahasiswa, tanpa kehadiran BEM UI. (sta/rmol/pojoksatu/kpc)

JAKARTA – Ada alasan tersendiri bagi Ketua Badan Eksekutif
Indonesia Universitas Indonesia (BEM UI), Manik Margana Mahendra menolak
undangan Presiden Joko Widodo untuk berdialog di Istana Negara.

Dalam sebuah video yang beredar,
Manik menjelaskan bahwa penolakan undangan tersebut tak lain karena tak
melibatkan masyarakat.

“Kami menyayangkan undangan
terbuka hari ini yang hanya ditujukan kepada mahasiwa, tetapi tidak mengundang
elemen masyarakat terdampak lainnya,” ujarnya Manik, Jumat (27/9).

“Gerakan reformasi dikorupsi
merupakan gerakan seluruh elemen masyarakat,” sambungnya.

Manik menjelaskan, demonstrasi
yang terjadi beberapa hari ke belakang merupakan akumulasi kekecewaan
masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik
Indonesia atas segala permasalahan yang terjadi, bukan semata-mata hanya sekadar
keresahan mahasiswa.

“Seperti Karhutla di Sumatera dan
Kalimantan, pengesahan RUU yang bermasalah, represifitas aparat di beberapa
daerah, serta masalah lain yang mengancam demokrasi dan pemberantasan korupsi,”
terang Manik.

Selain itu, ia juga mengecam
segala bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada aktivis dan
pers.

Oleh karena itu, BEM UI menuntut
presiden menindak lanjuti secara tegas segala bentuk tindakan represif yang
telah dilakukan aparat kepada seluruh masa aksi serta pers.

“Serta menuntut presiden untuk
segera membebaskan aktivis yang dikriminalisasi, ” pungkas Manik.

Melalui Menteri Pertahanan
Ryamizard Ryacudu, pemerintah mengumpulkan seluruh petinggi BEM se-Indonesia,
Kamis (26/9). Dalam diskusi yang digelar di Istana Negara, pemerintah melakukan
dialog bersama dengan sekitar 70-an mahasiswa, tanpa kehadiran BEM UI. (sta/rmol/pojoksatu/kpc)