Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Kemenko Marves) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait
tengah menggodok opsi kebijakan pembatalan mudik lebaran tahun 2020. Ini guna
mencegah penyebaran virus korona Covid-19 ke penjuru Indonesia.
“Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama
adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami
melihat opsi kebijakan pelarangan mudik,†kata Juru Bicara Menko Marves dan
Kemenko Marves Jodi Mahardi, Rabu (25/3).
Jodi menjelaskan, ada tiga skenario yang
tengah dibahas oleh sejumlah kementerian terkait. Pertama, business as usual
artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua,
meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, skenario pelarangan mudik.
“Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan
kepada Presiden,†tuturnya.
“Semua ini masih belum ada keputusan final
menunggu kondisi penyebaran virus Covid-19. Pemerintah mengutamakan keselamatan
dan keamanan masyarakat termasuk menghadapi puasa dan hari Raya Idul Fitri,â€
pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat
koordinasi terkait kesiapan kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020 sebagai
upaya pembatasan penyebaran virus Covid-19 yang tengah melanda Indonesia. Dalam
rapat yang digelar pada Senin (23/3) lalu tersebut dibahas berbagai skenario
untuk menyikapi potensi penyebaran virus korona ke seluruh Indonesia akibat
mudik.
“Kita harus hitung berbagai skenario untuk
memastikan keselamatan masyarakat ,†ujar Menko Luhut.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) menyatakan akan mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah
yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2020 agar tidak menyelenggarakan mudik
gratis sebagai sarana kampanye politik. “Tahun 2020 akan ada Pilkada di 207
daerah. Kemungkinan para calon akan mengadakan mudik gratis dan Mendagri akan
bersurat untuk melarang mudik gratis,†kata Dirjen Otonomi Daerah Kementerian
Dalam Negeri Akmal Malik.
Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis. Di antaranya
melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa
Tengah maupun Jawa Timur.
Sementara dari sisi transportasi udara,
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan akan memberikan
layanan prima untuk pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga
50 persen.
Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara
TNI akan menjaga sejumlah objek vital seperti pintu tol dalam mendukung
kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020 ini.
Bila nanti diputuskan tidak ada mudik maka
komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat harus dilakukan secara intensif.
Dalam rangka itu, Kementerian Agama akan meminta ormas Islam agar ikut serta
menyampaikan anjuran tidak mudik kepada masyarakat.
Sebab, kebijakan tidak mudik lebaran diyakini
bisa membatasi penyebaran virus korona ke seluruh negeri. “Keselamatan rakyat
adalah hukum tertinggi. Mudik membuka peluang penyebaran (virus korona) ke
seluruh Indonesia,†kata Kepala BNPB Doni Monardo.