Wacana
pemindahan ibu kota tengah menjadi pembicaraan hangat masyarakat. Hal ini
menyusul Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah meminta izin kepada anggota
dewan untuk memindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Hal ini pun mendapat
sorotan dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.
Dia mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak lagi membahas pemindahan ibu
kota. Pasalnya, ada persoalan yang lebih serius, yakni mengenai kasus kerusuhan
di Papua.
“Saya minta tunda
dahulu mengenai pemindahan ibu kota, tunda dulu. Ada hal yang lebih mendesak
lagi ada gejolak di Papua dan Papua Barat,†ujar Amien Rais di kawasan Pluit,
Jakarta, Jumat (23/8) malam.
Mantan Ketua MPR ini
juga berpesan supaya Presiden Jokowi untuk tidak menganggap remeh permasalahan
yang terjadi di Papua. Sebab apabila tidak hati-hati, Papua bisa lepas dari
Indonesia.
Amien mengungkapkan,
ada United Liberation Movement for West Papua atau gerakan pembebasan Papua
Barat. Gerakan ini salah satu agendanya adalah referendum bisa melepaskan diri
dari NKRI.
“Lihat sekarang United
Liberation Movement for West Papua sudah mengagendakan agar referendum
disidangkan untuk majelis umum. Hati-hati, jangan anggap remeh,†katanya.
Amien melanjutkan
bahwa Uni Soviet dan Yugoslavia tidak jadi bagian dari negera karena tidak bisa
menjaga kedaulatannya. Sehingga apabila pemerintah tidak bisa menjaga Papua,
maka bisa saja seperti dua negara tersebut.
‎â€Negara super power
yang setara Amerika kemudian sekarang sudah bubar enggak ada lagi. Padahal
Yugoslavia negara makmur tapi sudah bubar,†ungkapnya.
Sementara mengenai
mahasiswa Papua yang mendapat cibiran rasis di sejumlah daerah, Amien enggan
menanggapinya. Menurut dia, yang terpenting saat ini pemerintah tidak
mencari-cari kesalahan, namun menjaga Papua supaya tetap menjadi bagian dari
NKRI.
“Saya tidak ingin
katakan siapa salah, siapa benar tapi jangan sampai terlambat, nasi sudah jadi
bubur enggak bisa jadi nasi lagi,†pungkasnya.‎(jpg)