Manokwari Rusuh, Gedung DPRD Dibakar

AKSI massa yang terjadi di Manokwari Papua
barat, Senin (19/8) pukul 08.00 Wita, berujung anarkis. Sejumlah fasilitas
publik rusak, bahkan kantor DPRD Papua Barat dibakar massa.

Belum diketahui apa yang menjadi penyebab kerusuhan terjadi. Namun diduga demo
berujung aksi anarkis itu buntut penahanan terhadap mahasiswa Papua Barat di
Kota Malang, Jawa Timur dan Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

“Manokwari rusuh. Kantor DPRD Provinsi Papua Barat dibakar. Saat ini masih
mencekam,” ucap warga, Hasan Abdullah, Senin (19/8), seperti dilansir
pojosatu.id (Group Jawa Pos/Group Kalteng Pos).

Warga asal Sulawesi Selatan yang sudah 10 tahun tinggal di Papua itu
mengatakan, warga pendatang tak berani keluar rumah.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang beredar, kerusuhan itu terjadi
sebagai akibat penangkapan 43 mahasiswa Papua di Jawa Timur. “Katanya sih
begitu, warga Papua marah karena ada 43 mahasiswa Papua di Jawa Timur
ditangkap,” pungkasnya.

Meski massa yang melakukan aksi tidak banyak, namun warga tidak berani
keluar rumah.

Sekolah dan perkantoran pun diliburkan. Beberapa mahasiswa dan warga lalu
lalang di jalan utama sembari membentangkan karton bertuliskan tuntutan kepada
pemerintah.

Massa memblokade sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019)
dengan membakar ban. Aksi massa ini membuat arus transportasi di jalan utama
seperti di Jalan Trikora Wosi, Jalan Yossudarso dan JalanMerdeka Manokwari
lumpuh total.

Aparat TNI dan Polri berjaga-jaga di setiap titik.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menjelaskan,
massa berkonsentrasi di beberapa titik. Namun, sejumlah personel Polri dan TNI
sudah siaga. Dia merinci, sejumlah titik ruas jalan dihalangi tebangan pohon
dan ban bekas.

“Hampir seluruh titik di kawasan pertumbuhan perekonomian terkena
dampak,,”bebernya seperti dikutip Fajar.co.id (Jawa Pos Group).

Dia juga mengimbau, untuk menahan diri dan dapat berkomunikasi dengan baik
untuk mencarikan solusi, karena kejadian ini juga akan merugikan aktivitas
masyarakat dan pembangunan daerah ini. (jpg/kpc)

AKSI massa yang terjadi di Manokwari Papua
barat, Senin (19/8) pukul 08.00 Wita, berujung anarkis. Sejumlah fasilitas
publik rusak, bahkan kantor DPRD Papua Barat dibakar massa.

Belum diketahui apa yang menjadi penyebab kerusuhan terjadi. Namun diduga demo
berujung aksi anarkis itu buntut penahanan terhadap mahasiswa Papua Barat di
Kota Malang, Jawa Timur dan Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

“Manokwari rusuh. Kantor DPRD Provinsi Papua Barat dibakar. Saat ini masih
mencekam,” ucap warga, Hasan Abdullah, Senin (19/8), seperti dilansir
pojosatu.id (Group Jawa Pos/Group Kalteng Pos).

Warga asal Sulawesi Selatan yang sudah 10 tahun tinggal di Papua itu
mengatakan, warga pendatang tak berani keluar rumah.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang beredar, kerusuhan itu terjadi
sebagai akibat penangkapan 43 mahasiswa Papua di Jawa Timur. “Katanya sih
begitu, warga Papua marah karena ada 43 mahasiswa Papua di Jawa Timur
ditangkap,” pungkasnya.

Meski massa yang melakukan aksi tidak banyak, namun warga tidak berani
keluar rumah.

Sekolah dan perkantoran pun diliburkan. Beberapa mahasiswa dan warga lalu
lalang di jalan utama sembari membentangkan karton bertuliskan tuntutan kepada
pemerintah.

Massa memblokade sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019)
dengan membakar ban. Aksi massa ini membuat arus transportasi di jalan utama
seperti di Jalan Trikora Wosi, Jalan Yossudarso dan JalanMerdeka Manokwari
lumpuh total.

Aparat TNI dan Polri berjaga-jaga di setiap titik.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menjelaskan,
massa berkonsentrasi di beberapa titik. Namun, sejumlah personel Polri dan TNI
sudah siaga. Dia merinci, sejumlah titik ruas jalan dihalangi tebangan pohon
dan ban bekas.

“Hampir seluruh titik di kawasan pertumbuhan perekonomian terkena
dampak,,”bebernya seperti dikutip Fajar.co.id (Jawa Pos Group).

Dia juga mengimbau, untuk menahan diri dan dapat berkomunikasi dengan baik
untuk mencarikan solusi, karena kejadian ini juga akan merugikan aktivitas
masyarakat dan pembangunan daerah ini. (jpg/kpc)