KRISIS yang diakibatkan pandemi Covid-19 harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif di Indonesia. Pemerintah bertekad mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) atau Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3.
Pertemuan yang digelar secara virtual di Jakarta pada Rabu lalu (16/6) itu dipimpin oleh Hon. David Clark, Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand. Acara itu dihadiri perwakilan dari 21 negara anggota APEC.
Airlangga Hartarto menerangkan, forum bertujuan me-review agenda reformasi struktural APEC tahun 2015–2020 dan mendukung agenda lima tahun ke depan. Dia bersama para Menteri APEC lainnya sepakat untuk bekerja sama dalam agenda reformasi struktural baru dan mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi.
”Mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,” ucapnya.
Menurut dia, agenda reformasi struktural APEC meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha. Juga peningkatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural.
”Selama ini, hambatan itu menjadi salah satu faktor utama high-cost economy dan berimplikasi pada rendahnya daya saing ekonomi dalam perdagangan dan investasi,” imbuhnya.
Dijelaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung empat pilar reformasi struktural lima tahun ke depan (2021–2025). Yaitu, creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets serta boosting business recovery and resilience against future shocks.
Termasuk ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater well being. Terakhir, harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.
”Pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui road map pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan,” ulasnya.
Ditambahkan, pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. ”Pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy,” ujarnya.
Airlangga Hartarto menuturkan, Indonesia memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydropower, panel surya, geothermal, dan biodiesel 30 persen (B30).
”Program vaksinasi yang sudah dilaksanakan sampai saat ini mencapai 32.8 juta dosis. Ini merupakan game changer dalam penurunan kasus Covid-19 di Indonesia,” ungkapnya.
Dijelaskan, pemerintah Indonesia juga berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30 persen tahun 2030. ”Caranya, memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional,” tuturnya.
Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program kartu prakerja berupa skilling, up-skilling, dan re-skilling. Program tersebut menjadi bagian utama untuk meningkatkan kesejahteraan para angkatan kerja yang perlu mencari kerja.
”Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30 persen. Termasuk, sampah plastik di laut sebesar 70 persen di 2025,” ujar Menko Airlangga.
Airlangga mengungkapkan, sektor industri telah menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional. Dunia usaha merespons baik kebijakan ini dengan membentuk Packaging Recovery Organization (PRO).
”Tujuannya, mempercepat implementasi ekonomi sirkular dengan beberapa kegiatan, seperti pengumpulan sampah dan daur ulang,” paparnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian bersama para menteri/ketua delegasi APEC lainnya mendukung tiga dokumen. Yaitu, Ministerial Statement, 3rd Structural Reform Ministerial Meeting; Summary of Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR); dan Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan.