Setidaknya
ada 50 rancangan undang-undang (RUU) telah disepakati oleh DPR bersama dengan
Menteri Hukum dan Aksasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Semuanya masuk
dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.
Ketua
Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, semua fraksi yang
ada di DPR telah setuju adanya 50 RUU tersebut masuk dalam Proglnas 2020.
“Pada
prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 RUU yang kita tetapkan hari ini,â€
ujar Supratman kepada wartawan, Jumat (17/1).
Menurut
Supratman, ada RUU baru yang masuk dalam Prolegnas 2020 ini. ‎
Seperti ‎RUU Bakamla naik jadi prioritas 2020 yang menjadi usulan
pemerintah, RUU Sisdiknas semula usulan Komisi X DPR sekarang menjadi usulan
pemerintah, RUU Komisi Yudisial semula usulan Baleg di drop, RUU TNI semula
usulan pemerintah menjadi usulan Baleg.
Supratman
mengatakan, ada tiga fraksi yang memberi catatan. Misalnya Fraksi Nasdem
memberi catatan soal carry over tentang UU Minerba. Fraksi Golkar memberi
catatan tentang RUU penyadapan.
“Kemudian
PDIP juga memberi sekian banyak catatan. Namun prinsipnya, semua fraksi setuju
dengan pengesahan RUU prolegnas prioritas 2020,†ungkapnya.
Adapun 50
RUU prolegnas prioritas yang telah disepakati DPR dan pemerintah, yakni:
1. RUU
tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
8 .RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
10.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batu Bara
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus)
30. RUU tentang PKS
31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran
34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional
36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
39. RUU tentang Profesi Psikologi
40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus)
42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
(Omnibus)
43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus)
48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
49. RUU tentang Daerah Kepulauan
50. RUU tentang Bakamla.‎(jpc)