JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Pemerintah menyatakan vaksin COVID-19
ditargetkan selesai pada Januari 2021 mendatang. Jika target tercapai,
imunisasi massal bisa dilaksanakan mulai Februari 2021.
“Kita ingin pastikan imunisasi
massal ini berjalan baik di awal tahun depan. Memang waktunya sangat sempit.
Kalau dimulai Februari 2021 bisa nggak selesai di Juli 2021,†ujar Ketua
Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick
Thohir, di Jakarta, Sabtu (15/8).
Menteri BUMN ini mengatakan
imunisasi merupakan bagian terakhir dari program Indonesia sehat yang harus
berjalan lebih dulu. “Indonesia sehat harus berjalan lebih awal. Setelah itu
bantuan. Selanjutnya stimulus vaksin, dan terakhir imunisasi massal. Kalau ini
sudah dilakukan, kita akan bicara Indonesia tumbuh,†tegas Erick.
Dengan adanya imunisasi,
diharapkan masyarakat Indonesia bisa merasakan kembali kebersamaan yang hilang.
Erick menegaskan tugas komite adalah melakukan percepatan, dukungan dan
sinkronisasi.
“Untuk saat ini, kampanye, sosialisasi,
peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan sebagaimana Inpres Nomor 6 tahun
2020, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak adalah keharusan yang harus
dipatuhi seluruh elemen bangsa,†paparnya.
Dia menilai kebijakan tidak
mengkarantina alias lockdown, sudah sangat tepat. Sebab, lanjutnya, harus
seiring antara kesehatan dan ekonomi. “Jangan terbalik kesehatan jadi fokus,
baru pemulihan ekonomi. Bukan begitu. Kesehatan dan ekonomi harus berjalan
seiring. Ada gas dan ada rem,†tukasnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada kuartal II 2020 yang
minus 5,32 persen lebih baik dibandingkan Singapura yang minus 12,6 dan
negara-negara lainnya. “Kebijakan Presiden sudah tepat. Kita juga nggak usah
debat lagi. Sekarang kita bicara seperti Presiden tekankan dua hal untuk
melakukan lompatan kemajuan,†terangnya.
Sektor yang ditekankan Presiden
Joko Widodo dalam pidato RUU APBN 2021- untuk melakukan lompatan kemajuan yakni
kesehatan, pangan, dan energi. “Dua poin ini jadi dasar Indonesia tumbuh. Data
prediksi World Bank 4,8 persen pertumbuhan ekonomi ke depan. ADB 5,5 persen,
IMF 6,1 persen. Kalau bangsa luar percaya, masa kita pesimistis. Karena itu
Indonesia targetkan pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen,†ucapnya.
Dia menyebutkan Indonesia
mempunyai dua modal dasar yang kuat untuk bangkit. Yakni jumlah penduduk besar
dan kaya sumber daya alam. “Kita sudah berkali-kali diuntungkan dengan siklus
ekonomi. Dulu minyak, kayu, batu bara, kelapa sawit. Sekarang nikel, bauksit,
dan lainnya,†jelas Erick.
Seperti diketahui, Presiden
Jokowi dalam Pidato RUU APBN 2021 menyampaikan seiring dengan pentingnya
kelanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada RAPBN tahun 2021,
dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun. Dana itu diarahkan untuk
pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk
pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium,
litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.
Kedua, perlindungan sosial pada
masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun. Yakni melalui program
keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.
Ketiga, sektoral
kementerian/lembaga dan pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang
ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan
industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan
ekonomi.
Keempat, dukungan pada UMKM
sekitar Rp48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan
serta penempatan dana di perbankan. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9
triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan
penugasan. Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak
ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.
Hal senada disampaikan Ketua
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo. Menurutnya, perilaku
disiplin penerapan protokol kesehatan masih menjadi kunci memutus mata rantai
penyebaran COVID-19.
“Kalau kita bisa melakukan
perubahan perilaku dengan disiplin, serta patuh protokol kesehatan, kita akan
mampu memutus mata rantai penularan,†tegas Doni.
Perilaku disiplin dan menerapkan
protokol kesehatan menjadi kekuatan utama masyarakat Indonesia. Sebab, obat
COVID-19 belum ada. “Vaksin baru bisa efektif beberapa bulan ke depan,â€
tukasnya.
Menjelang vaksin benar-benar
ditemukan dan dapat diproduksi massal, akan ada sejumlah kemungkinan yang masih
bisa terjadi. “63 persen keberhasilan dalam menangani COVID-19 adalah di bidang
sosialisasi,†jelas mantan Danjen Kopassus ini.
Terpisah, dokter spesialis
okupasi dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK) FK Universitas
Indonesia (UI), Nuri Purwito Adi, menjelaskan faktor yang menyebabkan penularan
COVID-19 di lingkungan kantor karena pegawai abai protokol kesehatan. “Padahal,
pemerintah telah mengeluarkan protokol kesehatan di tempat-tempat umum,
termasuk di tempat kerja,†kata Nuri.
Menurutnya, saat ini, ada beberapa sektor bisnis yang memang harus
bergerak di tengah situasi pandemi. Karena itu, bagi perusahaan perlu
memperhatikan apa saja risiko penularan yang bisa terjadi pada karyawan.
Salah satu caranya adalah
mengurangi jumlah orang apabila mengadakan pertemuan. Bahkan, lanjutnya, kalau
bisa dihindari. “Jika kegiatan itu harus dilakukan dengan cara tatap muka,
maksimal dalam suatu ruangan 20 orang,†pungkasnya.