Untuk meredam konflik sosial pada saat sidang
sengketa Pilpres di gelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Polri bersama TNI terus
merapatkan barisan. 48 ribu aparat gabungan pun diterjunkan untuk mengamankan
situasi Jakarta.
Tak hanya Polri dan TNI, elemen masyarakat
sipil dari kalangan Majelis Adat Masyarakat Betawi juga berkumpul untuk ikut
andil membuat situasi Ibu Kota kondusif. Sejumlah tokoh elite Betawi itu
mendadak menggelar pertemuan di Hotel Aston Priority, Jakarta Selatan, Selasa
(11/6) malam.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, KH
Ahmad Jaelani LC, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim, Sekjen
Forkabi Muhammad Ihsan, Ketua Asosiasi Silat Tradisi Betawi (Astrabi) Anwar,
dan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Musyawarah (Bamus) Betawi
Seluruh wilayah DKI Jakarta.
Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin menjelaskan,
pertemuan itu digelar untuk menyikapi rencana gugatan hasil Pilpres 2019 di MK.
Dari hasil pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Oding itu menyebutkan,
Majelis Adat Masyarakat Betawi memutuskan untuk menolak dan tidak mengikuti
jika ada rangkaian aksi-aksi di MK.
“Karena khawatir berpotensi pada kerusuhan
saat berjalannya proses persidangan di MK,†paparnya.
Menurutnya, hal tersebut hanya akan merugikan
masyarakat Jakarta. Khususnya orang Betawi yang notabenenya adalah masyarakat
kecil.
“Kami tidak ingin situasi memanas sampai
berujung kerusuhan seperti pada 1998 lalu. Karena yang sangat dirugikan adalah
orang Betawi. Kalau orang-orang lain bisa pulang kampung, sementara kalau orang
Betawi mau pulang kemana? Di sini rumahnya (Jakarta, red),†ujar Oding.
Politisi Golkar itu menghimbau kepada
masyarakat Jakarta, khususnya warga Betawi, atas nama Majelis Adat Betawi
supaya tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif di media sosial.
“Kami mengajak supaya setiap dari kita bisa
menyaring sebelum sharing kabar -kabar, yang belum tentu kebenarannya,â€
ucapnya.
Sementara itu, anggota Majelis Adat Masyarakat
Betawi sekaligus Imam Besar FBR KH Lutfi Hakim menuturkan, demi situasi ibu
kota Jakarta yang kondusif. Dia ikut mengimbau kepada pihak tergugat dan
termohon, baik yang berada di Jakarta atau di luar Jakarta, supaya bisa
menerima dengan legowo dan beradab. Terkait hasil persidangan MK.
“Intinya, kami warga Betawi menolak jika
adanya kerusuhan, dan upaya dari orang-orang yang mencoba membuat kerusuhan
serta kerusakan di Jakarta dengan dalih apa pun,†terangnya.
Dia menambahkan, Majelis Adat Betawi mendukung
penuh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. Jika terjadi
huru-hara saat pengumuman sidang MK. “Karena kami tidak mau denger ada orang
kami (Betawi, red) menjadi korban. Kami ingin Jakarta tetap aman,†tuturnya.(jpc)